Kader Golkar DIY Desak Munaslub Ganti Setya Novanto

Bantul - Kader-kader Partai Golkar di DIY mendesak Setya Novanto mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Mereka meminta Novanto legowo demi keselamatan partai.

"(Setya Novanto) harus legowo," kata Koordinator Tri Karya, Gandung Pardiman dalam konferensi pers di salah satu rumah makan di Imogiri, Bantul, Minggu (19/11/2017).

Gandung menjelaskan dia dan teman-temannya mentakan sikap sebagai kader partai, bukan mewakili sebagai jabatan yang diembannya di DPD Partai Golkar DIY.

"Kami dari kader-kader Golkar, tetapi yang semua di sini tidak mewakili jabatannya masing-masing (di DPD Partai Golkar DIY)," kata Gandung.

Tampak hadir di antara para kader Partai Golkar DIY, Ketua Bidang kaderisasi Partai Golkar DIY, Deddy dan Wakil Ketua Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar DIY Johanes Serang Keban.

Tri Karya, kata Gandung adalah gabungan tiga organisasi sayap Partai Golkar, yakni Soksi, Kosgoro dan MKGR. Mereka mendesak internal Partai Golkar berbenah.

"Sekarang kepercayaan (masyarakat) kepada Partai Golkar hampir zero," lanjut pria yang menjabat Ketua Dewan Pembina DPD Partai Golkar DIY ini.

Untuk itu Gandung berharap semua kader Partai Golkar di daerah fokus untuk menyelamatkan partai. Salah satu caranya yakni dengan mendesak Novanto untuk turun dari jabatannya sebagai ketum.

"Teman-teman di daerah itu harus bergerak nyata. Jangan sampai nanti DPD (Partai Golkar) di tingkat I seluruh Indonesia dininabobokkan seperti yang sudah-sudah," paparnya.

Menurutnya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Partai Golkar saat ini berada di tingkat paling bawah. Oleh karenanya diperlukan tindakan nyata untuk menyelamatkan marwah partai.

Gandung juga bicara soal desakan Munaslub. Setidaknya ada 21 DPD I Partai Golkar di sejumlah daerah, yang disebut Gandung mendukung Munaslub.

"Apabila ada dengungan (yang mengatakan kalau) 28 (DPD I Partai Golkar) menolak munaslub itu omong kosong. Yang betul itu 21 mendukung (munaslub), 12 abu-abu dan 1 tidak mendukung munaslub," kata Gandung.

Gandung menilai setidaknya Munaslub harus digelar pada Desember 2017. Menurutnya, dorongan untuk digelar munaslub ini dengan tujuan menyelamatkan partai. Apalagi sebentar lagi berlangsung pilkada serentak 2018, kemudian disusul pileg dan pilpres di tahun 2019.

"Terakhir (elektabilitas) kita itu 6 persen menurut survei. Nanti kalau terus begini kita tidak ada kursi di DPR RI," ujar Gandung.

"Kondisi Pak Setnov baru sakit, kan ada tugas-tugas harian yang harus dilaksanakan. Sebetulnya ketua harian dan sekjen cukup, tetapi pembentukan Plt dan sebagainya itu jangan sampai menimbulkan masalah baru," lanjutnya. (sip/sip)