Komisi Pertahanan DPR Harap Pergantian Panglima TNI Tak Lama-lama

Jakarta - Jelang masa pensiun Panglima TNI Gatot Nurmantyo pada Maret 2018, dinamika pergantian Panglima TNI semakin mencuat di publik. Komisi I DPR yang membidangi pertahanan menyarankan pemerintah mengambil sikap matang soal pergantian Panglima TNI.

"Kalau saya, saya serahkan sepenuhnya kepada presiden ya karena beliau yang paling tahu kapan yang paling tepat pergantiannya. Jadi ini urusan pertahanan negara, tidak boleh grasak-grusuk," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2017).

Meski menyarankan agar tidak grasak-grusuk, Meutya menyebut pergantian Panglima TNI juga jangan terlalu lama. Meutya yakin Presiden Joko Widodo memutuskan secara arif terkait hal ini.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Minta Jokowi Percepat Ganti Panglima TNI

"Tidak boleh juga berlama-lama. Jadi, dua prinsip itu, tidak boleh grasak-grusuk dan tidak boleh lama-lama. Silakan Pak Presiden menimbang waktu yang paling tepat dengan situasi konidisi politik dan juga negara saat ini. Inisiatif beliau lah yang memutuskan siapa yang paling tepat," katanya.

Sebagai mitra TNI, Meutya mengaku belum tahu nama pengganti Gatot. Nama pengganti Gatot, kata Meutya, juga belum masuk ke Komisi I DPR.

"Saya belum cek karena hari ini baru masuk, saya belum ke bawah. Tapi setahu saya belum," ucap Meutya.

Baca juga: Soal Pergantian Panglima TNI, Imparsial: Tidak Boleh AD Lagi

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil mendorong Jokowi untuk segera melakukan penggantian Panglima TNI. Ada tiga alasan yang melatarbelakangi mengapa pergantian Panglima TNI perlu segera dilakukan.

"Kami memandang sudah semestinya Presiden Jokowi untuk segera melakukan proses penggantian Panglima," kata Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri, dalam media briefing dengan tema 'Urgensi Pergantian Panglima TNI', di Kantor Imparsial, Jalan Tebet Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (12/11). (gbr/dkp)