Refly Harun: Hak Imunitas DPR Tak Pernah Berlaku di Kasus Korupsi

Jakarta - Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun menjelaskan tentang hak imunitas yang dimiliki anggota DPR dalam suatu perkara hukum. Menurut Refly, anggota DPR memang punya hak imunitas, namun ada pengecualiannya.

"Memang secara umum anggota DPR, termasuk ketua DPR memiliki hak imunitas. Kekebalan tertentu untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya," ujar Refly saat mampir ke DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/11/2017).

"Tetapi jangan lupa, hak imunitas itu bahkan ketika dia melaksanakan tugas dan kewajibannya itu bisa ada pengecualiannya. Terhadap hal-hal tertentu yang dia melanggar. Misalnya membuka perkara yang dinyatakan tertutup, tapi dia buka ke publik. Itu hak imunitas tidak berlaku," imbuh Refly.

Baca juga: Soal Hak Imunitas Anggota Dewan, Ini Kata Pimpinan DPR

Refly menyebut, hak imunitas anggota DPR tak berlaku di kasus korupsi. Jika ada anggota dewan yang terkena korupsi, Redly menegaskan KPK dapat memprosesnya.

"Tapi sekali lagi, hak imunitas tidak pernah berlaku untuk kasus korupsi. Itu perlu dicatat. Hak imunitas tidak pernah berlaku untuk kasus korupsi, apalagi kasus korupsi yang disidik oleh KPK," kata dia.

"Jadi, kalau ada anggota DPR, termasuk ketua DPR diduga melakukan tindak pidana korupsi, maka sama sekali tidak ada beelaku hak imunitas di sana," imbuhnya.

Refly menyebut hak imunitas anggota DPR terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan. Refly memberi contoh.

"Sebagai contoh. Untuk mengeluarkan statement, pendapat, dalam rangka pelaksanaan tugasnya, dia dilindungi hak imunitas," pungkas Refly. (gbr/tor)