Pengacara Novanto Minta Perlindungan Presiden, Ini Respons KPK

Jakarta - Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menganggap wajar upaya pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, meminta perlindungan kepada sejumlah pihak, termasuk Presiden Joko Widodo. KPK hanya menegaskan proses penetapan tersangka Novanto sudah sesuai prosedur dengan bukti yang cukup.

"Nggak apa-apa yang namanya upaya kan perlu. Ya nggak? Usaha ya nggak?" kata Saut kepada wartawan setelah menghadiri Festival Konstitusi dan Antikorupsi di Universitas Indonesia, Depok, Senin (13/11/2017).

KPK mengumumkan penetapan Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP pada Jumat (10/11). Ini kedua kalinya KPK menjerat Novanto setelah kalah melalui praperadilan.

Surat perintah penyidikan atas nama Novanto diterbitkan KPK pada 31 Oktober 2017. Novanto disangka terlibat tindak pidana korupsi pengadaan e-KTP bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus, Irman, dan Sugiharto.

"Kemarin di praperadilan itu kan prosesnya yang diperdebatkan, bukan berarti dia tidak ada peristiwa pidananya. Peristiwa pidananya ada, cuma dalam proses membawa peristiwa pidana ini yang dipraperadilankan. Makanya kita awali kan dari awal lagi semua kan. Kita kirim lagi SPDP-nya, kita panggil lagi," terang Saut soal proses penyidikan Novanto.

Saut juga tak mempersoalkan langkah pengacara Novanto melaporkan dirinya, termasuk Agus Rahardjo, ke Bareskrim Polri pascapengumuman penetapan tersangka.

"Proses hukum itu begitu dong. Hukum itu harus diselesaikan dengan cara hukum, nggak boleh dengan cara-cara lain," tegasnya.

Pengacara Novanto, Fredrich, sebelumnya menyebut tindakan KPK memanggil kliennya inkonstitusional bila dilakukan tanpa izin presiden. Apabila nantinya KPK menggunakan upaya paksa, dia meminta perlindungan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pasti kita minta perlindungan pada Presiden, termasuk polisi dan juga TNI. Mereka itu (KPK) mau memecah belah Indonesia. Jelas itu ada indikasi memecah belah Indonesia. Mereka melakukan tindakan inkonstitusional," ujar Fredrich di kantor DPP Golkar, Minggu (12/11). (fdn/fjp)