Di Konferensi PBB, Fadli Zon Bicara soal Pemberantasan Korupsi

Wina - Wakil Ketua DPR Fadli Zon hari ini berbicara soal fungsi parlemen di sesi pleno Konferensi ke 7 negara pihak pada Konvensi PBB tentang Antikorupsi atau UNCAC. Konferensi PBB kali ini digelar di Wina, Austria.

Fadli, yang merupakan Presiden Organisasi Parlemen Antikorupsi Sedunia atau GOPAC (Global Organization of Parliamentarians Against Corruption), percaya keterlibatan parlemen sangat penting dalam implementasi dari agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs (Sustainable Development Goals). Selain itu, sebagai organisasi global, menurut Fadli, GOPAC menekankan pentingnya political will dan peran kunci dari anggota parlemen dalam implementasi pemerintahan antikorupsi.

Pada 2016 di Tanzania, menurut Fadli, GOPAC telah menyepakati tugas bersama dalam mendukung konvensi UNCAC (United Nations Convention Against Corruption). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota parlemen untuk mengadaptasi konvensi UNCAC demi kebutuhan masing-masing negara.

Baca juga: Fadli Zon akan Bicara Pemberantasan Korupsi oleh Parlemen di Austria

"Forum parlemen selalu hadir dalam setiap konferensi negara pihak Konvensi PBB tentang Antikorupsi atau UNCAC," kata Fadli Zon di Vienna International Centre, Wina, Austria, Rabu (8/11/2017).

Tahun ini, dalam konferensi negara pihak Konvensi PBB tentang Antikorupsi, GOPAC secara khusus akan membahas pengawasan dan pengembangan serta efektivitas anggota parlemen. Parlemen, menurutnya, juga memiliki fungsi sebagai pengawasan implementasi Konvensi PBB tentang Antikorupsi.

"Kita percaya untuk melawan korupsi butuh kerjasama semua pihak, termasuk parlemen dan anggota parlemen," ujar Fadli.

Fadli Zon di Wina, Austria (Bahtiar/detikcom)

Dalam kesempatan tersebut, Fadli juga menyampaikan GOPAC telah membuat panduan bagi para anggota parlemen dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Lewat buku panduan tersebut, anggota parlemen, menurutnya, dapat secara efektif mendukung pembangunan berkelanjutan.

"Kami mendorong untuk menggunakan panduan ini sebagai bagian dari pengembangan kapasitas anggota parlemen untuk berperan serta dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)," tutur politikus Gerindra itu.

Konvensi PBB tentang Antikorupsi atau UNCAC (Uniterld Nations Convention Against Corruption) itu juga dihadiri Wakil Ketua KPK Laode M Syarief. Pimpinan KPK rencananya akan berbicara mengenai Peninjauan Kembali Jakarta Principle, yang akan dilaksanakan pada special event di Konferensi ke 7 Negara Pihak pada Konvensi PBB tentang Antikorupsi atau UNCAC (United Nations Convention Against Corruption). (bri/elz)