"Tapi bisa dipastikan bahwa KJP Plus itu tepat sasaran," kata Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (4/11/2017).
Aspek keberpihakan itu terutama dari spasial dan wilayah. Sandi menyebut saat ini angka partisipasi murni pendidikan di Jakarta masih rendah. "Programnya itu harus ada aspek keberpihakan. Keberpihakan terutama dari spasial, dari wilayahnya. Jakarta itu angka partisipasi murninya masih sangat rendah. Juga kami lihat di Kepulauan Seribu," tutur Sandi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi output-nya jelas, outcome-nya juga jelas, untuk nanti tambahan dari KJP Plus yang sudah dimasukkan sebagai bahan yang nanti hari Senin akan dibahas dengan DPRD itu menyasar ke sana. Satu keberpihakan, baik dari aspek pendidikan yang tuntas berkualitas maupun juga dari geografinya," tutur Sandi.
Salah satu program yang dimasukkan ke revisi anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2018 ke DPRD adalah Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Alokasi anggaran program KJP Plus mencapai Rp 4,1 triliun. (aan/tor)