Sandi Gagas Lapangan Kerja: Eks Karyawan Alexis Bisa Daftar

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno punya sejumlah ide untuk pemanfaatan mobil dinas. Salah satunya menjalin kerja sama dengan dunia usaha, termasuk membuka lapangan kerja untuk mantan karyawan Hotel Alexis, yang telah ditutup.

"Saya berencana menciptakan lapangan kerja. Ada sopir-sopir yang bisa kami rekrut. Mungkin teman-teman dari Alexis yang valet car bisa daftar di situ. Nah ini adalah penciptaan lapangan kerja. Jadi kami memikirkan betul penciptaan lapangan kerja di Jakarta," kata Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2017).

Baca juga: Baru 11 Mobil Dinas DPRD yang Dikembalikan, Anies: Sesuai Aturan Saja

Sandi berharap mobil dinas DPRD DKI Jakarta yang dibeli dengan uang rakyat itu tidak rusak. Dia juga mengungkapkan beberapa opsi lain.

"Saya kacamatanya, saya tanya Sekwan dan teman-teman di aset. Kalau mobil itu kembali, pengalaman saya kalau mobil nggak dipakai biasanya rusak, biasanya nggak terawat, jadi jangan sampai mobil itu, ini aset berharga, uang rakyat rusak. Ada beberapa opsi, misalnya kerja sama dengan dunia usaha untuk pemanfaatan aset banyak pengusaha rental maupun pengusaha yang gerak di aplikasi online yang butuh kendaraan," papar Sandi, yang mengenakan baju olahraga berwarna oranye dan celana training.

Menurut Sandi, dirinya telah memerintahkan Kepala BPAD Achmad Firdaus mengkaji kemungkinan ide-ide pemanfaatan mobil dinas itu. "Saya minta Pak Firdaus dari aset untuk mengkaji apakah itu mungkin," kata Sandi.

Sandi juga tidak mengetahui persis jumlah mobil dinas yang telah dikembalikan anggota Dewan. "Jumlahnya tolong dicek karena minggu lalu 16 (unit mobil dinas). Semua 101," tutur Sandi.

Perihal eks mobil dinas yang kabarnya akan dilelang, Sandi mengatakan, "Saya tanya juga ternyata karena masih di bawah lima tahun, itu nggak bisa," jawab Sandi.

Anggota DPRD DKI Jakarta harus mengembalikan mobil dinasnya hingga 31 Oktober 2017 sebagai syarat untuk memperoleh kenaikan tunjangan transportasi. Besaran tunjangan sudah disahkan dalam peraturan gubernur (pergub) tentang besaran tunjangan DPRD dan telah ditetapkan oleh gubernur sebelumnya, Djarot Saiful Hidayat. (aan/fjp)