Program Anies-Sandi Belum Tercantum, DPRD Kembalikan KUA-PPAS 2018

Jakarta - DPRD DKI Jakarta akan mengembalikan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2018 ke Pemprov DKI. Sebab, KUA-PPAS 2018 tersebut belum memuat program-program Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan- Sandiaga Uno.

"Hari ini akan dikembalikan. KUA PPAS 2018 dikembalikan. Karena menurut kami belum memuat program Anies-Sandi," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (19/10/2017).

Kata Taufik, seluruh pimpinan termasuk Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi sudah menandatangani surat pengembalian KUA-PPAS tersebut.

Disinggung mengenai pertemuan Tim Sinkronisasi Anies-Sandi dengan Pemprov DKI untuk membahas KUA-PPAS, Taufik menyebut Pemprov DKI telah membohongi tim sinkronisasi.

"Iya sudah ketemu tapi kan tim sinkronisasinya dibohongin. KUA-PPAS nya udah masuk ke kita. Ngapain berdebat-debat kalau KUA-PPAS-nya sudah masuk," ujarnya.

Sebelumnya, Bappeda mengatakan program Anies-Sandi telah masuk dalam KUA-PPAS 2018 namun dalam nomenklatur yang berbeda.

"Sekarang gubernur dan Wagubnya Anies-Sandi. Jadi nomenklaturnya juga harus sesuai dengan program dia," kata Taufik.

DPRD akan memberikan waktu untuk Pemrpov DKI merevisi KUA-PPAS tersebut hingga akhir Oktober.

"Mundur kita kasih waktu. Jadi kembalikan sampai akhir Oktober anda harus selesai dan masuk ke kita. Begitu akhir Oktober masuk atau Minggu pertama November masuk. Kita bahas APBD akhir November. Selesai," ujarnya.

Menurut Taufik, DPRD menargetkan, bulan Desember 2017 APBD 2018 sudah bisa disahkan. Katanya, hal sama juga terjadi pada era Plt Gubernur Sumarsono (Soni).

"Desember pasti bisa. Menurut saya bisa. Pak Soni bisa sebulan. Zaman pak Soni. APBD tok selesai. Ini soal komunikasi," tuturnya.

(idh/idh)