Ikatan Advokat Sepakat Perangi Mafia Peradilan

Jakarta - Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) mengadakan rakernas di Bandung, Jawa Barat. Dalam Rakernas itu, Ketua DPP IKADIN, Sutrisno, berpesan agar para anggota memerangi praktik mafia peradilan yang masih berkeliaran di Indonesia.

"Kami semua adkovat menyadari proses penegakan hukum belum berjalan sesuai yang diharapkan. Masih banyak penyimpanan dan praktik mafia peradilan yang terjadi. Ketika penegakan hukum tidak berjalan, di sana tidak ada keadilan," kata Sutrisno dalam siaran pers kepada detikcom, Sabtu (30/9/2017).

Baca juga: Soal OTT KPK, Peradi Sebut SK MA Pemicu Turunnya Moral Advokat

Ia mengatakan, melalui rapat tahunan ini bisa menjadi momentum perbaikan hukum di tanah air. Hasil rapat, lanjutnya, akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo dan DPR. Tujuannya agar hasil rapat kali ini bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

"Ikadin bertekad melakukan perubahan dalam proses pembentukan hukum di legislasi. Oleh karenanya, hasilnya akan disampaikan ke Presiden dan DPR," ujarnya.

Rakernas yang mengangkat tema perbaikan hukum tersebut, juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar dan Hakim Agung Gayus Lumbuun.

IKADIN juga mendukung upaya KPK dalam memberantas mafia-mafia hukum. Termasuk para advokat yang apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum seperti suap dan pungutan liar. Kendati demikian ia tetap berpesan kepada advokat agar bisa menjauhkan diri dari praktik suap dan transaksional lain.

Baca juga: Pengacara Ikut Korupsi, Peran Organiasi Advokat Dipertanyakan

Selain itu, tidak maksimalnya penegakan hukum di Indonesia karena banyak hakim yang masih berpedoman pada UU yang ada saat ini terutama KUHAP dan KUHP. Dikatakan Sutrisno, produk hukum yang ada sudah tidak memadai dengan perkembangan dan tantangan zaman.

"Ini kan produk Belanda dan sudah tidak seusai dengan kondisi kekinian. Maka kita mendesak untuk dilakukan revisi terhadap KUHP dan KUHAP," tutup Sutrisno. (rvk/aik)