Sekjen Tepis Auditor BPK soal Fahri Marah Jika DPR Tak Diberi WTP

Jakarta - Anggota auditor VII BPK Eddy Moelyadi menyatakan DPR diberi penilaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) agar Fahri Hamzah tidak marah. Hal tersebut dibantah Sekjen DPR Achmad Djuned.

"Bagaimana marah? Pak Fahri saja baru jadi pimpinan tahun 2014, ya kan? Kita mendapatkan WTP sudah 2009, jadi jauh sebelum Pak Fahri jadi pimpinan. Nggak benar itu," ujar Djuned kepada wartawan, Rabu (27/9/2017).

Djuned juga menepis tudingan bahwa DPR meminta opini WTP kepada BPK. Menurutnya, DPR memang sudah mendapat opini WTP sedari dulu.

"Kita tahun 2009 bisa WTP secara terus-menerus mendapatkan sebuah penghargaan dan itu nggak benar. Saya akan sampaikan ke BPK apakah benar ada penyampaian seperti itu," tegas dia.

Sebelumnya, Eddy Moelyadi menyatakan DPR diberi penilaian opini WTP agar Fahri dan eks Ketua DPR Ade Komarudin tidak marah. Selain itu, MPR diberi penilaian opini WTP.

Baca juga: Auditor BPK Sebut Fahri dan Akom Marah Jika DPR Tak Diberi WTP

Hal itu terungkap ketika jaksa KPK membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Eddy. Dia dihadirkan sebagai saksi dalam sidang dengan terdakwa mantan Inspektur Jenderal Kemendes PDTT Sugito serta Kabag Tata Usaha dan Keuangan Irjen Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo.

"Adalah depan DPR, tetapi saya bilang jangan turun opininya karena Akom bisa marah, Fahri marah, BKKBN opini WDP, DPD agak berat kalau untuk WDP, saya meminta untuk DPR dan MPR untuk WTP agar bisa amendemen," kata jaksa membacakan BAP Eddy saat sidang perkara suap opini WTP Kemendes di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (27/9). (lkw/dkp)