"Sepantasnya begitu. Karena ini kita tidak bicara pribadi atau kita tidak bicara hanya legalitas. Kita bicara image atau partai itu tergantung image masyarakat, penilaian publik," kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (26/9/2017).
"Kalau publik sudah menyatakan pimpinannya jelek, apalagi pimpinannya begitu kan. Jadi memang keputusan itu seharusnya demikian," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Justru tidak boleh dari kabinet," sebutnya. "Saya tidak tahu siapa yang pantas, banyak yang pantas," sambung JK.
Sebelumnya, Ketua Korbid Kepartaian DPP Golkar Kahar Muzakir mengatakan rekomendasi itu akan disampaikan kepada Novanto melalui surat. Ketua Harian Golkar Nurdin Halid dan Sekjen Golkar Idrus Marham menjadi penyampai aspirasi.
"Surat ditujukan kepada Ketum. Hasil kajian, menurut Pak Nurdin Halid, bersama Sekjen, akan disampaikan kepada Pak Novanto. Nah, kan masih nunggu apa kata Pak Nov, ya kan," sebut Kahar.
Kahar menjelaskan soal poin-poin rekomendasi dari hasil rapat pleno harian kemarin. Salah satu hal krusial dari rekomendasi itu, kata Kahar, soal penurunan elektabilitas partai.
"Intinya kira-kira ada penurunan elektabilitas. Oleh karena itu, mereka berharap Pak Novanto mengundurkan diri," jelas Kahar. (fiq/fdn)