Protes LHP dari BPK yang Dipakai Bukti Novanto, Ini Kata KPK

Jakarta - KPK memprotes salah satu bukti yang dibawa kubu Setya Novanto dalam sidang praperadilan. Bukti itu merupakan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK terkait dengan standard operating procedure (SOP) di KPK.

"Setahu saya dan seingat saya SOP itu maksudnya LHP tahun 2013 untuk SOP yang disusun tahun 2008. Kami ini sudah ada SOP baru, tahun 2015 tapi tentunya 2008 sama 2015 pasti beda toh," kata Kabiro Hukum KPK Setiadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Senin (25/9/2017).

Setiadi mengungkapkan ada perubahan yang signifikan antara SOP yang dikeluarkan pada 2008 dan 2015. SOP yang baru menurutnya lebih banyak menyesuaikan dengan KUHAP dan UU KPK.

"Ada perubahan dan perbaikan yang lebih sama dengan yang dilakukan KUHAP maupun dengan UU KPK. Jadi yang di LHP 2013 itu kan sebelum SOP yang 2015 dikeluarkan," ungkapnya.

[Gambas:Video 20detik]

Setiadi juga menanggapi terkait pernyataan pihak pemohon yang sulit mengakses SOP dari KPK. Dia mengatakan ada pengecualian terhadap kebebasan publik dalam proses penyidikan.

"Bahwa penyidikan itu adalah salah satu yang dikecualikan. Seingat saya. Yang dikecualikan dari kebebasan ruang publik. Apalagi dalam proses penyidikan," katanya.

Namun jika kuasa hukum Novanto tetap menggunakan LHP itu sebagai alat bukti, Setiadi tak mempermasalahkan. Pihaknya akan memberikan tanggapan pada kesimpulan.

"Kemudian yang kedua, kalau itu yang digunakan dalil mereka ya, nanti kita tinggal kami tanggapi dan koreksi dalam persidangan," tuturnya.

Sebelumnya, kuasa Hukum Novanto, Ketut Mulya, mengaku tidak tahu terkait SOP terbaru yang digunakan oleh KPK. Dia hanya merujuk SOP seperti yang digunakan oleh Hadi Poernomo sebagai bukti dalam sidang praperadilan.

"Kami belum tahu SOP yang terbaru seperti apa. Tapi apa yang kami peroleh adalah berdasarkan yang ada di SOP itu. Makanya itu kan karena tidak teraksesnya tentang SOP, itu membuat kita sulit," imbuhnya. (knv/dhn)