Pemutaran Film G30S/PKI Adalah Keputusan Politik

Jakarta - Film 'Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI' diputar kembali lewat nonton bareng yang diadakan TNI. Seorang narasumber dalam diskusi 'Tentang Film Itu' yang juga wartawan senior, Zaenal Bintang, mengatakan hal tersebut merupakan keputusan politik.

"Pemutaran film itu adalah sebuah keputusan politik. Bahwa dulu ada peristiwa bernama PKI, karena itu membunuh secara sadis tokoh-tokoh bangsa," kata Zaenal dalam diskusi Perspektif Indonesia, di Gado-gado Boplo, Jalan Gereja Theresia Nomor 41, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/9/2017).

Menurut Zaenal, yang juga politisi senior Partai Golkar, pemutaran film tersebut merupakan kebutuhan tentara Indonesia. TNI adalah kekuatan politik meskipun tidak formal. Zaenal beranggapa masyarakat selalu hangat kepada TNI saat terjadi instabilitas dalam pemutaran film tersebut.

"Kalau itu terjadi kita lihat pimpinan TNI melihat sesuatu, dengan TNI mengambil keputusan seperti itu berarti mereka ada melihat sesuatu. Tapi lihat esensi film itu diputar, kematian enam jenderal. Mungkin di versi baru, unsur sadisme dikurangi, tapi jangan sampai hilang garisnya," jelasnya.

Selain itu, Zaenal menduga adanya kalangan besar yang terus berusaha mengadang Presiden Jokowi. Menurutnya, isu PKI ini termasuk yang mengadang Jokowi.

"Saya menduga karena sekarang sejak Pak Jokowi terjun di 2014 ada kalangan besar tidak mau melihat dia jadi presiden. You lihat sebagai wartawan dia terus diadang dan dijegal untuk tidak lanjut, sampai ada buku 'Jokowi Undercover', ini dapat suara dari kelompok tidak suka dari Jokowi. Banyak ini tidak berdarah biru, turunan Sukarno atau Soeharto tidak ada begitu," tuturnya.

"Kalau dia jadi presiden, ada yang tidak puas, politik kita liberal, terbuka, dituduh beliau PKI. Itu kenapa ada 411, 212, setiap bulan karena itu mengecek, sampai hari ini tidak ada masalah dengan umat Islam, dimunculkan masalah yang ada di film ini," sambungnya.

Namun Zaenal meluruskan perintah Jenderal TNI Gatot Nurmantyo untuk mengajak pasukannya menonton film tentang pengkhianatan tersebut. Menurutnya, Gatot hanya ingin menyampaikan luka bangsa.

"Dugaan saya, film ini mengandung muatan dengan politik, jegal-menjegal. Tidak begitu, bukan Panglima, Panglima justru ingin meluruskan, tentara berada di garis depan untuk membela, Panglima tidak seperti itu (menjegal presiden)," jelasnya.

"Karena yang ingin disampaikan Panglima, awas komunis, karena kehilangan enam orang jenderal itu luka bangsa. Inilah sebenarnya pesan saya, mudah-mudahan dari film ini lebih selektif melihatnya, jangan ikut-ikutan membuat jangkauan informasi yang merusak," imbuh Zaenal. (cim/dnu)