Pansus Angket KPK Terima Keputusan Presiden Belum Mau Bertemu

Jakarta - Pansus Hak Angket KPK berencana bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk berkonsultasi soal hasil kerja mereka. Namun Presiden Jokowi menegaskan Pansus Angket KPK yang sedang bergulir adalah domain DPR.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi III Fraksi Partai NasDem Teuku Taufiqulhadi menyebut keputusan Jokowi untuk tidak mau bertemu Pansus KPK adalah hal yang positif. Taufiqul pun mengaku sudah menerima keputusan tersebut.

Baca juga: Pansus KPK Ingin Bertemu, Jokowi: Itu Wilayahnya DPR

"Pernyataan Presiden tidak mau bertemu Pansus adalah positif. Kami dapat menerimanya," kata Taufiqul, yang juga merupakan Wakil Ketua Pansus KPK, melalui pesan singkat, Rabu (20/9/2017).

Taufiqul menilai keputusan Jokowi tersebut sudah menegaskan bahwa Presiden bersikap independen dalam kasus hak angket KPK yang sedang bergulir.

Baca juga: Pimpinan DPR: Konsultasi Pansus KPK dengan Jokowi Terkesan Intervensi

"Hal itu menunjukkan sekali ketegasan bahwa Presiden bersikap sangat independen dalam kasus angket KPK," tambah Taufiqul.

Pansus Angket sebelumnya meminta pimpinan DPR mengirim surat kepada Presiden Jokowi. Hal tersebut dilakukan untuk berkonsultasi dengan Jokowi.

Baca juga: Rapim DPR Ditunda, Konsultasi Pansus KPK-Jokowi Dibahas Pekan Depan

Ketika ditanya, Jokowi tak menjawab dirinya mau bertemu dengan Pansus KPK. Dia hanya menegaskan Pansus Angket KPK yang bergulir itu merupakan wilayah DPR.

"Kan itu wilayahnya DPR. Pansus itu wilayahnya DPR. Semua harus tahu. Itu domainnya ada di DPR. Sudah," kata Jokowi saat ditemui wartawan di gedung Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu (20/9). (yas/jbr)