Indonesia Berjuang Jadi Anggota Tak Tetap DK PBB

New York - Indonesia memiliki misi untuk masuk ke dalam anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) Persrikatan Bangsa-bangsa (PBB) periode 2019-2020. Indonesia akan bersaing dengan 2 perwakilan negara Asia lainnya.

Indonesia akan memanfaatkan momentum sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS), untuk melobi negara-negara lainnya.

"Misi utamanya mengupayakan pemenangan pencalonan RI sebagai anggota tidak tetap DK PBB 2019-2020," kata Sekretaris Wakil Presiden Muhammad Oemar kepada wartawan di New York, Senin (18/9/2017).

Dalam usaha kampanye ini, delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) akan bertemu dengan beberapa kepala negara dan pemerintahan yang belum menyatakan dukungan kepada 2 negara lainnya yang menjadi pesaing Indonesia, yaitu Kazakhstan dan Maladewa.

"Kita sudah launching pencalonan tahun lalu, saat Pak Wapres juga hadiri sidang umum PBB," ucapnya.

Selama berada di New York, Wapres JK juga akan menjadi host resepsi Diplomatik Indonesia pada 22 September 2017 mendatang, di Markas Besar PBB.

"Agenda umum Sidang Majelis Umum PBB tahun ini adalah membahas pelaksanaan program global terkait sustainable development dan situasi perdamaian dan keamanan internasional," ujarnya.

Tema besar itu, lanjut Oemar sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia untuk menciptakan perdamaian dan keamanan internasional.

Perlu diketahui, DK PBB terdiri atas lima anggota tetap dan sepuluh tidak tetap. Lima anggota tetap adalah Tiongkok, Prancis, Rusia, Inggris, dan AS. Sedangkan sepuluh anggota tidak tetap saat ini adalah Bolivia, Mesir, Ethiopia, Italia, Jepang, Kazakhstan, Senegal, Swedia, Ukraina, dan Uruguay.

Indonesia pernah menjadi anggota tidak tetap DK PBB pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008. Anggota tidak tetap dipilih berdasarkan beberapa blok regional. Untuk terpilih, kandidat harus mendapatkan suara 2/3 anggota.

(fiq/idh)