Mendagri: Silakan KPK Terus Lakukan OTT

Jakarta - Mendagri Tjahjo Kumolo menyesalkan masih adanya kepala daerah yang melakukan penyimpangan termasuk korupsi. Upaya penindakan terhadap pejabat daerah yang diduga korupsi ditegaskan Tjahjo harus dilanjutkan.

"Saya kira silakan KPK untuk terus melakukan OTT, " kata Tjahjo kepada wartawan di kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (14/9/2017).

Tjahjo menegaskan pengawasan terhadap kepala daerah sudah dilakukan. Instruksi terhadap pejabat daerah agar tidak korupsi juga sudah berulangkali disampaikan.

"Pengawasan sudah optimal, instruksi sudah optimal termasuk diri saya sendiri termasuk seluruh jajaran Kemendagri, wali kota, bupati, gubernur, DPRD yang kami ingatkan daerah rawan korupsi dicermati. OTT KPK bisa setiap saat, Kejaksaan, Saber Pungli bisa setiap saat," papar Tjahjo.

"Fungsi pengawasan sudah banyak tapi kembali ke mental individu," tuturnya.

KPK sudah mengumumkan penetapan Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain sebagai tersangka penerimaan suap. Arya diduga menerima suap berkaitan dengan pekerjaan pembangunan infrastruktur di wilayahnya untuk tahun anggaran 2017.

Arya disangka menerima suap dari banyak kontraktor terkait pembangunan infrastruktur di daerahnya. Total uang suap yang disita KPK yaitu Rp 346 juta.

"Dalam OTT ini, KPK total mengamankan Rp 346 juta. Uang itu diduga bagian dari fee proyek senilai total Rp 4,4 miliar terkait beberapa pekerjaan pembangunan infrastruktur," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di kantornya. (fdn/dha)