Wakil Ketua Umum PD Roy Suryo mengatakan instruksi SBY yang disampaikan dalam HUT Demokrat ke-16 merupakan garis kebijakan partai sejak dulu. PD akan mendukung kebijakan Jokowi yang dianggap berpihak kepada rakyat sembari mengkritik yang melenceng.
"Lihat saja sikap PD dalam menolak Pansus KPK dan saat menolak (rancangan) UU Pemilu, sangat berpihak ke masyarakat, berbeda dengan sikap partai-partai yang 'mendukung pemerintah' tetapi faktanya justru malah berseberangan dengan sikap pemerintah sendiri," kata Roy kepada wartawan, Senin (11/9/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami tidak bergeser 1 milimeter pun. Sejak awal PD tetap sebagai partai penyeimbang, meski mendukung pemerintahan Jokowi-JK sampai 2019. Kami juga bukan partai yang 'lamis' (Jawa), artinya manis di mulut tetapi pedas di belakang. Kami katakan A kalau memang faktanya A, demikian pula B kalau faktanya B," tutur Roy.
"Jadi ini yang disebut objektif, bukan 'waton suloyo' (Jawa), yang hanya berani setiap kali berbeda dengan kebijakan pemerintah tanpa landasan," imbuh Roy.
Dalam pidatonya itu, SBY awalnya menyinggung soal sejarah bangsa dan kondisi negara saat ini. Ada beberapa hal di masa lalu yang disorotinya, dari korupsi, aparat militer partisan, pembangunan ekonomi, hingga hak masyarakat bersuara di publik.
SBY ingin pemerintah menghilangkan semua hal tersebut yang diibaratkan sebagai penyakit bangsa. Namun dia sadar pemerintah tak dapat bekerja sendiri.
"Karenanya, melalui mimbar ini, saya mengajak seluruh kader dan simpatisan Partai Demokrat untuk membantu negara dan pemerintah menjalankan tugas dan kewajibannya," ucap SBY. (gbr/tor)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini