Jokowi Larang Menteri Kampanye saat Pemilu, Tjahjo: Saya Setuju!

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang menterinya ikut berkampanye dalam Pemilu 2019 agar fokus bekerja. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan dirinya siap menjalankan perintah Jokowi tersebut.

"Saya sebagai pembantu Presiden setuju. Saya walaupun saya orang partai, tapi saya kan sudah diberikan amanah untuk menjadi Mendagri, ya saya ikut arahan Presiden di mana tugas saya kalau tidak ada halangan tetap sampai 20 Oktober 2019, ya saya harus concern pada apa yang menjadi perintah tugas untuk bekerja," kata Tjahjo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Tjahjo mengatakan tidak ada aturan secara tertulis dari Presiden Jokowi mengenai larangan tersebut. Namun dia menegaskan para menteri harus 'tegak lurus' terhadap apa yang diperintahkan Presiden.

"Menteri itu harus tegak lurus dengan apa yang diperintahkan Presiden. Beliau kan kerja, meskipun Agustus 2018 nanti sudah memasuki tahap pendaftaran capres, jabatan Pak Jokowi, termasuk saya, yang membantu beliau, kan sampai selesainya 20 Oktober 2019. Ya sudah, kita fokus ke sana," jelasnya.

"Kalau saya sebagai Mendagri tidak punya agenda lain, agendanya ya hanya sebagai menteri," tambah dia.

Lantas, apakah Jokowi sempat membicarakan larangan ini sebelumnya bersama para menteri?

"Ini nggak ada aturan, sudah tegak lurus. Menteri harus 'TNI' (Taat Nurut Instruksi) Presiden dan Wapres, sudah itu saja," jawabnya.

Sebelumnya, Jokowi menekankan 2018 sudah memasuki tahun politik. Ia turut menginstruksikan para menteri tak berkampanye untuk Pemilu.

(Baca juga: Jokowi: Kampanye Bagiannya Projo Tahun Depan, Saya Kerja Saja)

"Tahun depan sudah masuk tahun politik, rame-ramenya lebih kenceng, tapi saya sampaikan ke para menteri semua fokus saja pada pekerjaan, kerja, karena pemerintah kerja untuk rakyat. Jangan-jangan, belum-belum sudah mau kampanye, nggak usah!" ujar Jokowi saat pembukaan Rakernas Projo di Kelapa Gading, Jakut, Senin (4/9). (jor/dkp)