Seperti dilansir Reuters, Selasa (5/9/2017), tekanan untuk Suu Kyi datang dari negara-negara mayoritas muslim seperti Indonesia, Bangladesh dan Pakistan. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, diketahui telah menemui Suu Kyi untuk meminta Myanmar menghentikan kekerasan terhadap warga sipil di Rakhine, termasuk Rohingya. Dari Myanmar, Menlu Retno bergerak ke Dhaka, Bangladesh juga untuk membahas krisis Rohingya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Konflik terbaru pecah di negara bagian Rakhine, Myanmar pada 25 Agustus lalu, saat kelompok militan Rohingya atau ARSA menyerang puluhan pos kepolisian dan sebuah pangkalan militer Myanmar. Serangan itu memicu operasi militer di Rakhine yang menewaskan 400 orang dan memicu eksodus warga Rohingya.
Perlakuan tak manusiawi Myanmar terhadap minoritas muslim Rohingya yang jumlahnya mencapai 1,1 juta jiwa menjadi tantangan terbesar Suu Kyi yang menjabat pemimpin de-facto negara tersebut. Suu Kyi yang selalu bungkam dituding tidak membela rakyat minoritas yang tertindas sejak lama.
Otoritas Myanmar menegaskan operasi militer yang dilakukannya di Rakhine bertujuan menumpas teroris dan berlangsung sah menurut hukum. Myanmar menuding militan Rohingya yang membakar rumah-rumah warga dan membunuh warga sipil. Namun pemantau HAM dan pengungsi Rohingya di Bangladesh menyebut militer Myanmar bertanggung jawab atas berbagai aksi kekerasan untuk mengusir warga Rohingya keluar dari Rakhine.
"Indonesia memimpin pada isu ini dan ada kemungkinan negara-negara ASEAN lainnya bergabung. Jika kita bisa menjaga tekanan untuk Myanmar dari ASEAN, juga dari India, itu akan lebih baik," ucap HT Imam selaku penasihat politik Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, kepada Reuters.
Diketahui bahwa PM India Narendra Modi akan mengunjungi Myanmar pada Selasa (5/9) malam dan bertemu sejumlah pejabat tinggi negara itu, termasuk Suu Kyi. "PM Modi akan ke sana dan Menlu kami telah memberi penjelasan pada Menlu India soal isu ini. Jika hati nurani internasional tergerak maka itu akan lebih menekan Myanmar," tutur HT Imam.
Dalam pernyataan terpisah, Menteri Luar Negeri Pakistan, Khawaja Muhammad Asif, mendorong Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk mengambil tindakan terkait krisis Rohingya. "Ambil tindakan segera dan efektif untuk mengakhiri seluruh pelanggaran HAM terhadap warga muslim Rohingya yang tak bersalah dan tak bersenjata," imbaunya. Pakistan juga menjadi rumah bagi populasi besar pengungsi Rohingya.
Sementara itu, penghitungan terbaru relawan PBB menyebut sedikitnya 123.600 warga Rohingya telah mengungsi ke Bangladesh. Angka itu tercatat sejak 25 Agustus 2017, saat Rakhine kembali bergolak.
(nvc/ita)