Djarot Belum Terima Laporan Kajian Pembatasan Motor Sudirman-HI

Jakarta - Para riders mempersoalkan kajian Pemprov DKI soal pembatasan motor di Jalan Jenderal Sudirman-Jl MH Thamrin. Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat mengaku belum mendapatkan laporan kajian lengkap soal pembatasan itu. Djarot mengatakan aturan itu masih perlu dikaji.

"Silakan saja, tapi kemarin Pak Sigit (Wakadishub) sudah saya panggil, saya undang untuk jelasin, tolong kajiannya di mana? Belum diserahkan ke saya," ujar Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (5/9/2017).

Baca juga: Anggota DPRD DKI Mengaku Tak Diajak Diskusi Soal Pelarangan Motor

Djarot menjelaskan, aturan itu masih dikaji. Dia meminta Dishub berkoordinasi dengan BPTJ dan Kakorlantas. Djarot juga menyebut belum mendapatkan kajian lengkap mengenai pembatasan motor yang akan segera dilakukan mulai 12 September 2017.

"Saya tanya apakah tanggal 12 September sudah siap? 'Belum, Pak.' Supaya masuk dulu kajiannya, makanya saya sekali lagi saya minta dalam masa pembangunan yang luar biasa seperti ini tetap butuh pengaturan," jelas Djarot.

Pembatasan sepeda motor akan diberlakukan di ruas Jl Jenderal Sudirman hingga Jl MH Thamrin mulai 12 September mendatang. Pemotor dilarang melewati ruas tersebut pada pukul 06.00-22.00 WIB.

Sosialisasi terkait perluasan pelarangan sepeda motor hingga Sudirman ini terus dilakukan hingga 11 September nanti. Aturan ini akan diuji coba pada 12 September hingga 11 Oktober 2017.

Baca juga: Riders Bersatu! Tolak Pembatasan Motor di Sudirman-HI

Namun aturan itu ditentang oleh para riders. Mereka menolak karena pembatasan motor merupakan langkah diskriminatif. Bahkan kebijakan ini dianggap riders tidak ada kajian atau dasar penelitian.

Para riders yang menolak ini yakni Yamaha Revs CBU Indonesia (YRCI), Road Safety Association Indonesia (RSA), LBH Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Easy Rider_Indonesia, Ninja Injection Owner (NIO), Yamaha R25 Riders Club Indonesia (YARRCI), dan Prides. (adf/rvk)