Jaksa Agung akan Teliti SPDP atas Novel Baswedan

Jakarta - Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menerima surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) alias sprindik kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Direktur Penyidikan KPK Brigjen Aris Budiman terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan kejaksaan akan melihat hasil penyidikan penyidik Polda Metro Jaya.

"Kita lihat seperti apa, kita kan menerima saja. Kita lihat bagaimana hasil penyidikan dari penyidik. Ini kan dilaporin kepada Mabes Polri. Ya kita tunggu," kata Prasetyo di Kejagung Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Jumat (1/9/2017).

Prasetyo menyebut kejaksaan bersifat hanya menunggu hasil penyidikan kepolisian. Nanti jika berkas telah dilimpahkan, jaksa akan meneliti berkas tersebut apakah lengkap atau tidak.

"Kita sifatnya menunggu bagaimana hasil penyidikan yang mereka dilakukan (penyidik Polda). Nanti kita akan teliti kalau sudah disampaikan kepada kita berkasnya, (teliti) memenuhi syarat atau tidak berkasnya ya itu yang akan kita lakukan," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menerima surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Direktur Penyidikan KPK Brigjen Aris Budiman terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Kejaksaan segera menunjuk tim jaksa untuk meneliti.

"Kejati DKI Jakarta menerima SPDP atas nama pelapor Saudara Aris Budiman," kata Kasi Penkum Kejati DKI Jakarta Nirwan Nawawi kepada detikcom, Kamis (31/8).

SPDP tersebut diterima pada Kamis (31/8) dengan nomor SPDP No /11995/VIII/2017/Datro tertanggal 28 Agustus 2017. Dalam SPDP itu, Aris melaporkan Novel atas dugaan pencemaran nama baik melalui e-mail pada 14 Februari 2017.

Atas tindakan tersebut, Novel disangkakan Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 UU ITE atau Pasal 310 atau 311 KUHP.

Selanjutnya, jaksa segera menunjuk jaksa peneliti untuk mengikuti proses penyidikan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya.

"Menindaklanjuti SPDP tersebut, Kejati DKI Jakarta akan menunjuk jaksa peneliti untuk mengikuti dan memantau perkembangan penyidikan," ungkap Nirwan.

Aris sebelumnya mengakui melaporkan Novel ke polisi gara-gara e-mail terkait aturan internal KPK. Dalam surat, Novel, yang merupakan Ketua Wadah Pegawai KPK, keberatan atas mekanisme pengangkatan penyidik dari Polri yang tidak sesuai dengan aturan internal KPK.

"Pada 14 Februari 2016, ada e-mail yang menyerang secara personal, tentu saya marah, tersinggung, terhina. Tidak terintegritas," ujar Aris di gedung DPR, Selasa (29/8) malam. (yld/bag)