Rektor IPDN: Pacaran Itu HAM, Tak Perlu Ditampar

Jakarta - Lima praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang menampar praja asal Riau karena tradisi izin pacaran diberi sanksi turun pangkat. Rektor IPDN Ermaya Suradinata menegaskan larangan aksi kekerasan.

"Pacarannya boleh aja, itu HAM. Tapi dalam konteks tradisi, misalnya kalau mau pacaran, izin sama satu daerahnya, misal ditamparin dulu baru boleh pacaran dari daerah kami. Nggak boleh kalau ada penamparan, itu bukan pacaran yang bagus. Mana ada yang mau pacaran ditempelengin dulu," kata Ermaya di kantor Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2017).

Penamparan terhadap praja asal Riau itu terjadi pada 19 Agustus. Korban ditampar saat mengikuti tradisi meminta izin berpacaran dengan praja asal Kalbar. Menurut Ermaya, ada 5 praja asal Kalbar yang menempeleng korban.

"Tidak ada aturan dalam perdupra (peraturan kehidupan praja) pacaran ada tradisi seperti itu. Mereka membuat sendiri, tanpa izin, makanya kena sanksi," sambungnya

Ermaya menegaskan pihaknya akan menindak tegas praja yang melakukan pelanggaran, termasuk kekerasan. Karena itu, pangkat 5 praja yang menampar praja seangkatan diturunkan.

"Saya ingin seperti yang dikatakan Pak Presiden dan Pak Tjahjo, saya ingin (pelanggaran) sekecil apa pun harus diberikan tindakan. Menurut saya, ini masih kecil, tapi harus dilakukan tindakan berat supaya tidak berkembang," terangnya. (fdn/imk)