"Saya akan lawan! Saya merasa ini bentuk kesewenang-wenangan partai, bukan milik satu-dua orang dan ini hak asasi saya. Saya masuk ke partai tidak bayar, tidak tes, saya masuk partai ini atas dasar kesadaran saya pribadi," kata Ahmad Doli saat berbincang dengan detikcom, Rabu (30/8/2017).
Semenjak Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar Idrus Marham mengumumkan pemecatan dirinya, Ahmad Doli Kurnia mengaku belum mendapatkan pemberitahuan pemecatan dari DPP Golkar secara resmi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Isinya menjelaskan secara panjang sudah melakukan rapat pleno dan mendapat dukungan provinsi dan DPP Golkar bahwa mereka tetap mendukung Setya Novanto dan pernyataan saya membangkang keputusan itu," terangnya.
Doli berdalih, apa yang dilakukannya adalah kewajiban bagi anggota Golkar untuk mematuhi AD/ART partai, termasuk Munas Golkar. Dia mengingatkan, pada Munas Golkar diputuskan bahwa partai ini akan menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi.
Bahkan, lanjut Doli, DPP Golkar telah membuat 7 poin kesepatan yang salah satunya isinya akan bersedia mundur dari Golkar jika terbukti melakukan korupsi akan mundur dari posisinya.
Doli menambahkan, pemecatan terhadap dirinya menunjukkan hilangnya kecerdasan dalam pengelolaan organisasi di internal Golkar. DPP Golkar dinilai sudah antikritik dan takut akan adanya perbedaan.
"Mengelola organisasi secara primitif. Sekarang ini kita kan di era politik terbuka demokratis," ucapnya.
"Jadi harusnya pemimpin di parpol adalah pemimpin yang mampu berdialog dengan cara apapun dengan seluruh anggota akder dan konstituen. Jangan parpol dikelola perusahaan, seperti bos dan bawahan, kalau bawahan kritik diperingati dan dipecat. ini kemunduran Golkar," sesal Doli Ahmad. (tfq/rna)