Usung Zulkifli Hasan Jadi Capres, PAN Nekat atau Logis?

Jakarta - Niat kader PAN memajukan ketua umum mereka, Zulkfili Hasan, sebagai calon presiden 2019 terbilang mengejutkan. Pertanyaan pun muncul, PAN nekat atau punya pertimbangan logis?

Direktur Eksekutif Media Survei Nasional (Median) Rico Marbun punya analisis tersendiri soal ini. Rico lantas membandingkan niat PAN itu dengan sikap partai lain yang telah mendeklarasikan dukungan kepada tokoh non-kader.

"Bila Golkar sebagai partai papan atas saja mendukung kandidat non-kader, apakah masih logis, PAN yang notabene partai papan tengah 'nekat' mengusung kadernya?" kata Rico dalam keterangannya, Rabu (30/8/2017).

Baca juga: Rakernas PAN Putuskan Zulkifli Hasan Maju Pilpres 2019

Rico lantas mengungkit soal kekuatan PAN dalam pemilu ataupun pilkada. Menurut Rico, tren perolehan suara PAN dari setiap pesta demokrasi cenderung positif.

Rico mengatakan perolehan suara PAN pada 2014 mencapai 9.481.621 suara. Untuk pilkada, hasil PAN tak jauh berbeda, setidaknya ada 14 kader PAN yang berhasil duduk sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah pada pilkada serentak 2017.

"Capaian ini menjadi yang tertinggi jika dibandingkan dengan partai Islam lainnya, seperti PPP, PKS, dan PKB," sebut Rico.

Baca juga: Didukung PAN di Pilpres, Zulkifli: Prioritas Saya Melayani Rakyat

Lebih lanjut, Rico mengatakan niat kader PAN mengusung Zulkifli di Pilpres 2019 karena rasa percaya diri yang tinggi. Menurutnya, akar rumput PAN sangat solid sehingga bisa jadi niat memajukan Zulkifli sebagai capres terwujud. Terlebih, kata Rico, Zulkifli punya posisi bergengsi di parlemen, yakni Ketua MPR.

Meski demikian, ada satu hal yang bisa dibilang menjadi ganjalan terbesar bagi PAN untuk memuluskan niat mereka, yaitu angka ambang batas capres sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional di Pemilu 2014. Mau tak mau, PAN harus berkoalisi demi memenuhi kuota tersebut, mengingat PAN hanya memiliki 48 kursi atau 8,6% kursi DPR.

Jalan terbaik dan termudah bagi PAN jika ingin memajukan kader, menurut Rico, ialah bergabung dengan Gerindra. Namun, jika PAN berkoalisi dengan Gerindra, tentunya Rico menyebut Zulkifli harus rela menjadi cawapres.

"Bila ingin membentuk koalisi ringkas dua partai, PAN, PKS, atau Demokrat harus memilih Gerindra, yang itu berarti kemungkinan besar Zulkifli Hasan harus puas dengan posisi cawapres," tutur Rico.

"Tapi, bila koalisi lebih dari dua partai, barulah PAN berpeluang menjadi capres. Sebab, sementara ini figur Zulkifli Hasan sebagai Ketua MPR memiliki leverage politik yang lebih tinggi dibanding posisi politik tokoh Demokrat dan PKS," imbuh Rico.

Terlepas dari perkembangan apakah PAN akan benar-benar mengajukan capres atau tidak, Rico menyebut langkah dini mengumumkan calon presiden sebelum pileg--yang digelar serentak dengan pilpres--merupakan suatu keniscayaan. Rico punya alasan terkait hal ini.

"Jika Pilgub DKI Jakarta lalu menelan daya tarik 100 pilkada lainnya, maka 2019 nanti, kontestasi pilpres akan menelan pileg. Tanpa kandidat capres atau cawapres, partai bisa dipastikan akan kehilangan magnet elektoral pada pemilu mendatang," terang Rico

Jadi, bagaimana PAN, maju terus mengusung Zulkifli? (gbr/tor)