RPTRA Masuk APBD 2018, Bappeda: Sudah Dibahas Tim Sinkronisasi Anies

Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati memastikan pembangunan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) tetap dilakukan pada 2018. Program tersebut sudah dianggarkan dalam APBD 2018 dan dibahas bersama Tim Sinkronisasi Anies-Sandi.

"Pengadaan lahan RPTRA 2018 dihapus tapi pembangunan RPTRA tetap berlanjut di 2018. Sudah kita anggarkan di KUPA-PPAS APBD," ujar Tuty di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (28/8/2017).

Tuty mengatakan Tim Sinkronisasi Anies-Sandi telah menyetujui program tersebut. Untuk dana sementara di APBD 2018 sebesar Rp. 93 miliar.

"Sementara dananya Rp 93 miliar, sudah dibahas dengan tim sinkronisasi dan seetuju. Semua hal-hal yang baik setuju, dan semua yang diakukan ke DPRD sudah dikordinasikan dengan tim sinkronisasi. Tidak ada masalah," jelasnya.

Tuty memastikan tidak ada kesalahan nomenklatur dalam APBD-P 2017. Menurutnya wali kota hanya terkendala di masalah waktu pembebasan lahan karena baru ditugaskan tahun ini.

"Nggak (ada kesalahan) ini cuma karena nggak ada waktu saja, jadi kan wali kota baru mau diberi penugasan tahun ini. Sebelum-sebelumnya kan nggak pembelian lahan," imbuhnya.

"Jadi adanya proses mengukur di BPN, adanya segala rupa proses memerlukan waktu dihitung-hitng tidak mencukupi lagi makanya dipilih untuk dimatikan dari pada nanti jadi silpa," lanjutnya.

APBD tahun 2018 merupakan program kerja dari gubernur dan wagub terpilih Anies-Sandi. RPTRA sendiri merupakan program yang dirintis Mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.

Sebelumnya, anggaran pengadaan lahan RPTRA dihapus dari KUPA-PPAS APBD 2017. Ini dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta dengan alasan jajaran wali kota salah memasukkan nomenklatur hingga salah kode rekening. (lkw/nvl)