Komisi VII DPR RI: Depot LPG di Makassar Memang Sudah Tidak Layak

Komisi VII DPR RI: Depot LPG di Makassar Memang Sudah Tidak Layak

Cici Marlina Rahayu - detikNews
Sabtu, 26 Agu 2017 09:23 WIB
Komisi VII DPR RI: Depot LPG di Makassar Memang Sudah Tidak Layak
Foto: (dok Istimewa)
Jakarta - Masyarakat terus mendesak pemindahan depot LPG di kawasan Pelabuhan Makassar setelah patahnya tiang penyangga tangki berkapasitas LPG 250 metrik ton. Anggota Komisi VII DPR RI, Dito Ganinduto mengatakan depot tersebut memang sudah tidak memenuhi syarat karena lokasinya yang dekat dengan permukiman penduduk.

"LPG ini yang ada di sini itu sudah tidak layak digunakan, memang lokasi depot LPG sudah tidak memenuhi syarat. Lokasinya dekat dengan Pelindo, dan dengan masyarakat terlalu dekat. Karena jarak safety dengan masyarakat itu kan mestinya 122 meter. Nah ini nggak sampai 122 meter sudah ada masyarakat," kata Dito saat dihubungi detikcom, Jumat (25/8/2017) malam.


Dito meminta Pertamina untuk merelokasi depot LPG karena salah satu tiang penyangga tangki raksasa roboh. Ia juga meminta untuk menutup segera depot tersebut karena dikatakan jauh dari kata layak.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dengan robohnya ini, kita minta direlokasi, jadi kita minta ditutup saja di situ. Sudah tidak memenuhi syarat, kalau dia mau bangun lagi pun, dia harus punya IMB (izin mendirikan bangunan). Padahal tanah itu tanah sengketa," jelasnya.

Menurutnya, kebutuhan LPG di Sulawesi Selatan tidak masalah, maka ia menegaskan Pertamina untuk mematuhi peraturan safety regulasi terkait relokasi terminal LPG. Ia juga mengatakan akan memanggil pihak Pertamina pada Senin (28/8) nanti.

"Kita minta pada Pertamina untuk menaati peraturan safety regulasi mengenai terminal LPG. Saya juga sudah terima kopi surat dari masyarakat. Senin (28/8) kita kan panggil Direktur Utama dan Direktur Pemasaran Pertamina, sudah saya jadwalkan," ujarnya.

Ia berpesan agar masyarakat tetap tenang serta menahan dulu emosinya. DPR akan berusaha meminta relokasi depot tersebut dijalankan.

"Masyarakat tenang, tahan dulu. Kami DPR akan berusaha relokasi dijalankan, dan kami minta Pertamina merealisasi aspirasi masyarakat. Kami juga minta Pertamina jangan jalankan lagi depot tersebut," tuturnya. (cim/jbr)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads