Soal Tunggakan Rusun, Pimpinan DPRD DKI: Ini Kegagalan Tata Kelola

Jakarta - Tunggakan warga penghuni rumah susun (rusun) di DKI Jakarta saat ini mencapai Rp 33 miliar. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan hal itu terjadi karena Pemprov gagal mengelola warganya.

"Mereka kan nggak punya duit, ini contoh kegagalan dalam mengelola kehidupan masyarakat. Dulu gaya-gayanya dipindahin, ditempatkan ke rusun, ke kehidupan yang lebih baik. Ternyata lebih susah," kata Taufik di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (25/8/2017).

Baca juga: Soal Tunggakan Rusun, Sekda DKI: Kalau Dibebaskan akan Bebani APBD

Taufik meminta Pemprov DKI mengkaji lebih sebelum melakukan penggusuran. Dia berharap warga yang direlokasi mendapat solusi soal keluhan lapangan kerja.

"Kalau mau dipindahin, diteliti dulu, ada nggak di sana tempat pekerjaan? Nggak ada. Saya kasih contoh rusun di Marunda saja sampai sekarang belum dipakai. Nggak dipakai sudah 6 bulan mangkrak," paparnya.

Baca juga: Pemprov DKI: Usir Warga Rusun Nunggak Bukan Gertak Sambal

Taufik berharap pemerintahan Anies Baswedan-Sandiaga Uno tidak mengulangi kesalahan tersebut. Dia menyebut banyak ditemukan fakta di lapangan bahwa kesejahteraan warga relokasi yang dipindahkan ke rusun tidak bertambah.

"Cara menggusur perlu dievaluasi. Orang digusur dipindahin supaya kehidupan lebih baik. Sekarang kan lebih miskin kan. Berarti itu bentuk kegagalan. Saya kira pemerintahan Anies-Sandi jangan mengulang itu," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, warga penghuni rusun yang menunggak sewa tiga bulan berturut-turut diminta mengembalikan kunci rusun. Peringatan ini bukan gertak sambal semata.

Surat peringatan terus dikirim Pemprov DKI Jakarta kepada warga yang menunggak sewa rusun. Saat ini tunggakan mencapai Rp 33 miliar. (fdu/ams)