Pegawai Teladan Antipungli, tapi Tersandung Korupsi

Jakarta - Antonius Tonny Budiono adalah sebuah ironi tersendiri. Lelaki kelahiran Pekalongan, 13 Juli 1958, itu meniti karier perlahan tapi pasti. Dimulai sebagai staf pada direktorat navigasi pada 1986, selang 30 tahun kemudian, dia menempati posisi tertinggi. Pada Mei 2016, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan melantiknya sebagai Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Sepanjang kariernya, Tonny pernah meraih tiga penghargaan Satyalencana dari Presiden, yakni pada 2000, 2010, dan 2016. Dengan penghargaan tersebut, bolehlah dia masuk kategori pegawai teladan.

Dua tahun sebelumnya, saat menjabat Direktur Kenavigasian, Tonny menorehkan prestasi lumayan cemerlang. Saat pesawat Air Asia QZ8501 jatuh di Selat Karimata menjelang akhir 2014, insinyur geodesi dari UGM itu ditunjuk sebagai Koordinator Tim Operasi SAR di Kapal KN Jadayat. Timnya kala itu berhasil menemukan kotak hitam (black box), sehingga mendapat apresiasi dari berbagai pihak.

[Gambas:Video 20detik]

Sebagai dirjen, Tony semestinya belajar dari pendahulu ataupun para stafnya. Bobby R. Mamahit, yang pernah menjadi Dirjen Hubla, Februari 2013-Oktober 2015, pernah berurusan dengan KPK. Ia ditetapkan sebagai tersangka pada 15 Oktober 2015 karena terlibat korupsi proyek pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) di Sorong, Papua. Nilai kerugian negara mencapai Rp 40,1 miliar.

Lima bulan menjadi Dirjen Perhubungan Laut, Tonny sempat direpotkan oleh penangkapan beberapa stafnya dalam kasus suap pengurusan berbagai perizinan. Mereka yang dicokok tim dari Polda Metro Jaya antara lain Endang, yang menerima uang Rp 4,5 juta dari pengusaha yang mengurus sertifikat pengukuran kapal. Sedangkan dari Meizy (atasan Endang), polisi menemukan uang Rp 68 juta serta beberapa buku tabungan dengan akumulasi saldo Rp 1 miliar. Polisi juga menyita uang Rp 17,270 juta dari Abdu Rasyid, yang mengurus buku pelaut.

Ketika Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kemudian membentuk Satuan Tugas Operasi Pemberantasan Pungli dengan melibatkan IW dan YLKI, Tonny masuk tim.

"Saya berharap segenap jajaran berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, jujur, transparan, dan berpedoman pada prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih," ujarnya kepada pers kala itu.

Hampir setahun berselang, Tonny justru meniru perilaku para stafnya yang gemar melakukan pungli atau menerima suap. Pada Rabu (23/8/2017), KPK menangkap Tonny di kediamannya di Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Dari Tonny, disita uang suap total Rp 20,74 miliar. Fantastis!

"Atas nama pribadi, saya memohon maaf kepada masyarakat," ujarnya kalem kepada wartawan di gedung KPK.

Ia mengaku menerima uang itu untuk biaya operasional dirinya sebagai dirjen. Salah satunya memberi sumbangan untuk anak-anak yatim dan kegiatan sosial keagamaan. (jat/idh)