Protes yang Diperlukan dan Catatan Pasca Kasus Bendera RI Terbalik

Jakarta - Bendera Merah Putih yang dicetak terbalik dalam buku panduan pelaksanaan SEA Games 2017 di Malaysia membuat geram masyarakat di tanah air. Meski pemerintah Indonesia akhirnya memaafkan, persoalan ini harus menjadi catatan.

Karena urusan bendera terbalik ini, Menteri Luar Negeri Malaysia Dato Sri Anifah Aman atas nama pemerintah Malaysia meminta maaf. Pernyataan maaf ini dilontarkan menyusul nota diplomatik yang dilayangkan Kemlu RI melalui Kedutaan Besar di Kuala Lumpur. Pernyataan keras juga disampaikan oleh Menpora Imam Nahrawi.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Indonesia memberikan maaf kepada pemerintah Malaysia. Presiden Jokowi sendiri sejak awal meminta agar kasus ini tidak dibesar-besarkan.

Meski begitu, sejumlah tokoh menilai protes-protes kepada Malaysia tersebut sudah sewajarnya dan memang harus dilakukan. Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan apresiasi terhadap aksi protes yang menyebar dengan cepat tersebut. Menurut perempuan yang juga merupakan Ketua Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) ini, protes tersebut menunjukkan nilai Pancasila masih tertanam di sanubari bangsa Indonesia.

"Sebagai contoh konkret, ini masih jadi top hit di Malaysia, kemarin terjadi bagaimana sampai bendera kita saja, Merah-Putih, itu bisa ditampilkan terbalik, ya tentu saya merasa bangga ternyata protesnya cepat sekali," ujar Megawati saat sambutan di Festival Prestasi Indonesia di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta selatan, Senin (21/8/2017).

Megawati memandang masyarakat Indonesia masih sangat mencintai simbol negaranya.

"Artinya, warga bangsa Indonesia itu masih sangat-sangat mencintai simbol-simbol negara. Lalu, kalau bukan kita, siapa yang akan menghormati simbol-simbol negara Republik Indonesia itu?" imbuh Ketum PDIP tersebut.

Dubes Dianggap Perlu Terlibat

Catatan mengenai respons pemangku kepentingan di Indonesia terhadap perkara ini juga dilontarkan sejarawan Batara Richard Hutagalung. Dia meminta semua pihak ikut berperan dalam melayangkan protes, termasuk Dubes RI untuk Malaysia Rusdi Kirana.

Batara bahkan juga memberikan surat terbuka kepada Rusdi yang intinya mempertanyakan mengapa Rusdi terkesan tidak bereaksi.

"Duta besar mewakili presiden, bangsa dan negara Indonesia di luar negeri. Seharusnya Anda yang menjadi pihak pertama yang melakukan protes," ujar Batara dalam salah satu penggalan surat terbukanya.

Ketua Komisi I DPR yang membidangi urusan luar negeri Abdul Haris Almasyhari menyatakan terkait mekanisme protes yang dilakukan organ-organ pemerintah, hal itu diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Ada porsi peran masing-masing antara Menlu, Dubes maupun instansi lainnya.

"Ini urusan Menlu. Ini kan sebagian besar rakyat Indonesia marah. Saya sebagai ketua komisi i membuat pernyataan, harus ditarik, harus minta maaf. Harapannya kan semua pihak, entah itu Menlu, Dubes, ya silakan sesuai dengan porsi masing-masing," ujar Abdul Haris. (fjp/fjp)