PPP: Djan Faridz Tak Punya Legalitas Dukung Calon Kepala Daerah

Jakarta - Sekjen PPP Arsul Sani menyatakan partainya cenderung mengusung Ichsan Yasin Limpo atau Nurdin Abdullah untuk Pilgub Sulsel 2018. Arsul mengatakan dukungan Djan Faridz kepada Nurdin Halid ilegal.

"Kalau soal Djan, ya paling jauh hanya bersuara di media. Namun kan dia tidak punya legalitas untuk mengusung," ujar Arsul melalui pesan singkat, Selasa (22/8/2017).

Dukungan Djan kepada Nurdin Halid tidak legal karena saat ini kepengurusan PPP pimpinan Romahurmuziy (Romi) dinyatakan sah setelah memenangi gugatan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA). PPP Romi memiliki SK Menkumham.

"Lha iyalah, menurut UU Pilkada, kepengurusan yang bisa usung adalah mereka yang terdaftar dan miliki SK Menkumham. Djan tidak pernah punya SK Menkumham, kemudian Putusan MA 601 /2015 yang dia selalu rujuk itu kan sudah dibatalkan oleh MA sendiri dengan Putusan PK Nomor 79/2017," kata anggota Komisi III DPR ini.

Sebelumnya, Djan menyatakan dukungan kepada Nurdin Halid-Aziz Qahar untuk Pilgub Sulsel 2018. Djan sudah menyerahkan surat rekomendasi dukungannya kepada Nurdin Halid, yang juga menjabat Ketua Harian DPP Golkar.

(Baca juga: Ketum PPP Djan Faridz Beri Dukungan ke Nurdin Halid di Pilgub Sulsel)

"Surat rekomendasi itu melampirkan nota kesepahaman antara kedua pihak, yakni DPP PPP dan Nurdin Halid dan ditandatangani kedua belah pihak," ujar jubir timses Nurdin-Aziz, Risman Pasigai, saat dimintai konfirmasi, Senin (22/8). (dkp/tor)