Sekjen Partai Komunis Vietnam Akan Temui Jokowi

Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, Nguyen Phu Trong akan mengunjungi Indonesia. Akan bertemu dengan Presiden Jokowi.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan kunjungan tersebut terkait dengan kerjasama bilateral hubungan antar kedua negara, bukan terkait ideologi.

"Soal kunjungan sekjen partai komunis Vietnam, harus kita pahami bahwa dalam sistem politik Vietnam, posisi Sekjen Partai merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam sistem politik mereka. Hubungan kita dengan Vietnam bukan baru sekali ini dilakukan. Hubungan itu sudah dilakukan lama sekali dan bahkan 2013 Indonesia dan Vietnam membuat satu kemitraan strategis," kata Retno, di Pusdiklat Kementerian Luar Negeri, Jl Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, Minggu (20/8/2017).

Ia mengatakan kunjungan Sekjen Partai Komunis Vietnam sering kali dilakukan ke banyak negara dalam rangka kerjasama bilateral dan bukan hanya ke Indonesia saja. Retno menyebut kunjungan itu sebagai kunjungan resmi seperti negara lainnya yang berkunjung ke Indonesia.

Retno mengatakan kunjungan tersebut akan dilakukan pada Rabu (23/8). Ia menyebut karena ini adalah kunjungan kenegaraan, nantinya Nguyen juga akan bertemu dengan pimpinan DPR, DPD, dan MPR selain bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

"Kunjungan ke Indonesia tidak hanya bertemu dengan Presiden tetapi juga dengan pimpinan MPR, DPR, DPD. Karena ini, sekali lagi ini adalah urusan negara," ujarnya.

Retno menambahkan, Presiden Jokowi direncanakan akan mengunjungi Vietnam pada November mendatang. Kunjungan Jokowi itu untuk menghadiri acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemimpin Ekonomi APEC.

"Kan Vietnam ini adalah Ketua APEC. Jadi pada November kan ada KTT APEC, jadi presiden merencanakan untuk hadir," kata Retno.

Ia menegaskan pertemuan Vietnam dan Indonesia ini terkait hubungan kenegaraan, tidak terkait ideologi. Retno mengatakan pemerintah paham bagaimana cara mempertahankan kepentingan Indonesia.

"Sekali lagi dealing kita dengan Vietnam adalah urusan kenegaraan. Kita tahu kepentingan nasional yang harus kita pertahankan apa, kita tahu bagaimana cara melindungi indonesia dan memperjuangkan kepentingan nasional indonesia," ujarnya. (yld/fjp)