"Saya kira rencana itu nggak hanya lucu tapi juga alasannya semakin memeperlihatkan DPR itu semakin manja," ujar Lucius dalam diskusi di D'Hotel, Jl Sultan Agung, Jakarta Selatan, Senin (14/8/2017).
(Baca juga: Beda Keterangan dengan Fahri, BURT: Bangun Apartemen DPR Pakai APBN)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mengeluhkan macet yang bikin terlambat dan tidak hadir rapat sama sekali, padahal kita tahu yang namanya Jakarta nggak akan bisa lepas dari kemacetan. Padahal untuk orang seperti mereka (anggota DPR), perencanaan waktu itu sangat penting. Semua orang Jakarta yang tau kondisi itu punya jalan keluar, berangkat lebih pagi," katanya.
Lebih lanjut Lucius juga mengatakan publik tentu tak bisa menerima alasan tersebut karena selama ini menurutnya tak ada korelasi antara tambahan fasilitas dan peningkatan kinerja anggota DPR. Malah, wacana tersebut membuka peluang korupsi.
"Tidak ada alasan untuk kita percaya itu. Malah kebutuhan apartemen itu supaya ada proyek, ada keuntungan dari anggaran. Saya kira kita jangan mudah percaya sama alasan-alasan mereka," tegas Lucius.
(Baca juga: Fahri: Pembangunan Apartemen DPR di Taman Ria Pakai Uang Swasta)
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menyarankan anggota DPR untuk lebih memanfaarkan fasilitas umum. Salah satunya ada KRL.
"Naik KRL sajalah kerja sama dengan PT KAI kalau alasannya macet dan segala macam itu. Naik KRL cepat juga kok, bisa start pukul 07.00 WIB biar nggak terlambat. Bisa diantisipasi itu, nggak perlu bangun apartemen," katanya.
Ray mengaku gerah dengan DPR yang selalu membuat alasan. Menurutnya, permintaan DPR terhadap fasilitas juga tak dibarengi dengan kinerja maksimal.
"Karena selalu terus-menerus begitu. Apa-apa dikritik larinya ke pembangunan fasilitas. Ini juga faktor lemahnya kepemimpinan yang sekarang, seperti Fadli Zon dan Fahri Hamzah yang banyak ngomong soal hal yang di luar posisinya, sedangkan masalah internal sendiri nggak beres," tutur Ray.
"Jadi sebaiknya pikirkan lah dulu bagaimana caranya memperbaiki kinerja dan moral para anggota DPR, baru kemudian memikirkan hal lain seperti pembangunan apartemen dan sebagainya. Kalau kinerja DPR sudah bagus, pas di mata masyarakat, nggak akan dipermasalahkan," katanya. (hld/dkp)