Soal Apartemen DPR, MKD: Biar Anggota Dewan Nggak Malas-malasan

Jakarta - Pro dan kontra muncul menyusul wacana pembangunan apartemen bagi anggota DPR di lahan eks Taman Ria Senayan. Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifuddin Sudding setuju dengan rencana tersebut.

Sudding sepakat dengan Ketua MKD DPR Sufmi Dasco Ahmad yang mengatakan pembangunan apartemen yang lebih dekat dengan gedung DPR akan jauh lebih efektif dan memudahkan anggota DPR. Dengan demikian, kinerja anggota Dewan semakin meningkat.

"Saya kira, ketika itu memang membawa satu maslahat yang baik supaya itu bisa terintegrasi dan anggota Dewan tidak malas-malasan pada saat rapat kerja di Dewan, saya kira itu baik-baik saja," ujar Sudding di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (14/8/2017)

Namun, menurutnya, pemerintah harus serius mengkaji anggaran pembangunan apartemen tersebut. Mengingat pemerintah sedang menggenjot pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah di Indonesia.

Baca juga: Fahri: Pembangunan Apartemen DPR di Taman Ria Pakai Uang Swasta

"Perlu ada kajian, karena ini menggunakan anggaran negara. Sementara, kita juga negara lagi membutuhkan dana besar dalam membangun infrastruktur yang lain di daerah," kata Sudding.

Politikus Hanura ini pun menyebut belum ada pembahasan resmi di DPR mengenai wacana pembangunan apartemen itu. "Belum, itu kan baru wacana. Pembahasan itu kan belum di Dewan," imbuh Sudding.

Selain soal apartemen bagi anggota, DPR tengah mengkaji pembangunan gedung baru di kompleks parlemen. Ini menyusul kondisi gedung Nusantara I, yang menjadi lokasi ruangan bagi anggota DPR, disebut-sebut sudah miring. Sudding enggan berkomentar mengenai hal tersebut.

"Miring atau tidak coba ditanya kepada yang ahlinya," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut rencana pembangunan apartemen DPR di eks Taman Ria Senayan akan menggunakan anggaran swasta dan bukan dari kas negara. Direncanakan, apartemen DPR nantinya bisa untuk dikontrak anggota Dewan.

"Anggaran swasta. Nggak ada urusannya sama kita. Ini bukan uang negara. Itu haknya ada di Setneg. Pakai uang swasta," terang Fahri, Senin (14/8). (elz/elz)