Keputusan ini diambil melalui rapat koordinasi yang dihadiri pejabat dari TNI AU dan Pemkab Purbalingga.
"Pada intinya, Mabes TNI AU memberikan izin pada Pemkab Purbalingga untuk membangun akses jalan menuju Bandara Jenderal Besar Soedirman (BJBS), yaitu yang sepanjang 420 meter x 20 meter," kata Bupati Purbalingga Tasdi, saat dihubungi wartawan usai mengikuti rapat di ruang Disfaskonau Gedung B2 Lantai 7 Mabes AU Jakarta, Kamis (10/8/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hal itu berdasar pada surat Menteri Perhubungan RI nomor AU.101/3/17 PHB 2017 tertanggal 8 Agustus 2017 tentang Pengembangan Lanud Jenderal Besar Soedirman," kata dia.
Setelah itu, dalam waktu dekat akan disusun MoU tentang rencana pembangunan dan pengusahaan Bandara Jenderal Besar Soedirman antara TNI AU, pemprov Jateng, Pemkab Purbalingga, PT AP II, Airnav Indonesia dan BMKG.
"Persetujuannya sudah ada, tinggal kita (Pemkab Purbalingga) terus mempersiapkan apa yang harus kita persiapkan, pembebasan lahan sudah clear," jelasnya.
Sebelumnya, saat kunjungan Menhub Budi Karya Sumadi, Minggu (6/8), menyampaikan jika Bandara komersial Jenderal Besar Soedirman akan mulai beroperasi pada akhir tahun 2018. Pembangunan bandara tersebut akan dilakukan oleh PT Angkasa Pura (AP) II pada akhir tahun ini.
Pengelolaan bandara komersial itu nantinya dilakukan oleh PT AP II selaku operator. PT AP II telah menyiapkan anggaran Rp 350 miliar untuk membangun berbagai sarana prasarana pendukung seperti runway, taxiway, bangunan terminal seluas 3.000 meter persegi dan sarana lain. Untuk landasan pacu, dari sekarang 850 meter, akan diperpanjang menjadi 1.600 meter dengan lebar 30 meter. Tahap selanjutnya akan diperpanjang lagi menjadi 2.000 hingga 2.400 meter.
Sementara Pemkab Purbalingga sendiri sudah menyiapkan sejumlah infrastruktur pendukung mulai dari jembatan hingga jalan untuk menuju bandara yang sudah digagas sejak tahun 2007, yang ketika itu masih bernama Lanud Wirasaba.
Sedangkan untuk pembebasan lahan guna pembagunan, Pemkab Purbalingga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 30 Miliar untuk membebaskan lahan sekitar 4 hektare milik 60 Kepala Keluarga (KK).
Keberadaan bandara tersebut dapat mendukung pengembangan ekonomi di wilayah Purbalingga, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Kebumen, Tegal, Pemalang dan Wonosobo.
Selain itu ada pula pejabat dari Kemenhub, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Lembaga Pelayanan Penerbangan Nasional serta PT Angkasa Pura II.
(arb/sip)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini