"Belanda (dalam mengambil kebijakan) beradaptasi juga dengan berbagai kegiatan yang mengakar di kehidupan masyarakat kita," ujar Cak Imin di The Acacia Hotel, Jl Kramat, Jakpus, Senin (7/8/2017).
Cak Imin menyebut kebijakan Muhadjir dapat mengganggu keberadaan Madrasah dan Pondok Pesantren (Ponpes). Dia mengatakan Madrasah dan Ponpes punya sumbangsih besar dalam membangun karakter anak bangsa. Bahkan, tanpa dibiayai negara, Madrasah dan Ponpes bisa pro-aktif membangun karakter generasi muda.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: PBNU Tolak Kebijakan Full Day School |
"Kalau dihitung angka anggaran, Madrasah membuat anak didik mencintai tanah air terbangun tanpa biaya negara," tegas Cak Imin.
Cak Imin kembali mengkritik Muhadjir. Menurutnya, kebijakan sekolah 8 jam sehari dari Senin-Jumat sangat tak realistis karena diambil tanpa mempertimbangkan suara seluruh elemen masyarakat. Belanda saat menjajah dulu saja disebutnya tak demikian.
"Kebijakan Mendikbud tak realistis dan bahkan lebih baik kebijakan pemerintah Belanda. Belanda saja ketika mengambil kebijakan, itu juga ditugasi mendata, menganalisis, jangan sampai kebijakan Belanda tak sesuai dengan tujuan mereka," sindir Cak Imin.
Cak Imin menyatakan akan berjuang agar peraturan ini dicabut. Dia mengaku telah menemui Presiden Joko Widodo tiga kali dan disambut positif terkait masalah ini.
"Kita akan berusaha terus agar kebijakan ini tak jadi bahaya. Doktrin kebangsaan terus tumbuh, akhlak dan perilaku telah (terbangun) baik tanpa campur tangan pemerintah," pungkas dia. (gbr/elz)











































