Calon Hakim Agung Ini Sangat Setuju Hukuman Mati Penjahat Seksual

Jakarta - Sebagian kelompok masyarakat menolak hukuman mati dan meminta hukuman mati dihapus dari regulasi di Indonesia. Namun menurut calon hakim agung Ansori, hukuman mati masih relevan.

"Selama regulasi belum diubah, saya setuju (hukuman mati-red) karena seluruh warga Indonesia setuju pidana mati," kata Ansori dalam wawancara terbuka di Gedung Komisi Yudisial (KY), Jalan Kramat Raya, Jakarta, Jumat (4/8/2017).

"Kalau hukuman mati dikaitkan dengan hak asasi, bagaimana?" tanya pimpinan KY, Farid Wajdi.

"Hakim kalau nggak salah Wakil Tuhan, jadi dia akan bertanggung jawab pada Tuhan YME," jawab Ansori yang kini menjadi hakim ad hoc tipikor di Pengadilan Tinggi Surabaya itu.

Baca juga: 4 Pemerkosa Biadab di Kalimantan Dihukum Penjara Seumur Hidup

Ansori memaparkan dalam bukunya bila ia setuju pelaku kekerasan seksual bisa dihukum mati. Namun hukuman mati itu dijatuhkan dengan beberapa syarat.

"Kekerasan seksual bisa dihukum mati namun regulasinya harus diubah, apalagi yang residivis berulang-ulang. Nah saya sangat setuju," ujar Ansori.

"Kalau untuk korban, perlindunganya bagaimana? Kan selama ini pelaku dihukum dan korban diabaikan, Hakim harus bagimana?" cecar Farid.

"Dalam UU itu jelas bahwa saksi dan korban dapat perlindungan termasuk korban kekerasan seksual. Seharusnya dapat ganti kerugian. Kalau di Jepang itu sudah ada form, jadi nggak usah diminta korban, negara sudah bayarkan. Korban pidana umum maupun khusus harus dapat ganti kerugian dari negara kalau pelaku tidak sanggup membayar," jawab Ansori yang menggondol gelar SH dari Universitas Jember pada 1987 itu.

Namun menurut Ansori, faktanya di Indonesia belum ada lembaga perlindungan korban seperti di negara-negara lainya. (asp/rvk)