Mendagri Gelar Rapat Koordinasi Bahas Isu Nasional hingga Pilkada

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menggelar Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Rapat tersebut membahas isu-isu politik, nasional, dan kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018.

Rapat koordinasi ini dilaksanakan di Hotel Aryaduta, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Jakarta Pusat, Jumat (28/7/2017). Hadir dalam acara ini Staf Ahli Menko Polhukam Bidang SDM, Dirjen Kominfo, Kepala BNPP, serta seluruh jajaran di Kementerian Dalam Negeri.

Dalam sambutannya, Tjahjo mengingatkan pentingnya jalinan komunikasi. Jalinan komunikasi itu, kata Tjahjo, harus dibangun terhadap semua stakeholder untuk menjaga stabilitas pemerintahan.

"Membangun pola pikir yang komprehensif itu penting. Penting juga membangun komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama di masing-masing wilayah supaya kalau komunikasi ini baik. Kalau komunikasi baik, bisa menjaga stabilitas," ujar Tjahjo.

Mendagri Tjahjo Kumolo (Helda/detikcom)

Tjahjo mengatakan rapat tersebut juga penting dilakukan untuk membahas kesiapan menghadapi Pilkada 2018. Ia pun sempat memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian hingga TNI yang dinilai telah memberi sumbangsih menjaga keamanan.

"Kita memasuki tahapan tahun politik, di mana 2018 nanti memasuki pilkada serentak. Kami juga berterima kasih kepada polisi, TNI, Satpol PP yang pada dua kali pilkada serentak sebelumnya, pilkada itu berjalan relatif aman," tutur Tjahjo.

Tjahjo juga mengingatkan jajarannya untuk mengantisipasi wilayah-wilayah yang ia sebut rawan konflik. Ia meminta pemerintah daerah (pemda) bersikap proaktif mengantisipasi wilayah-wilayah yang rawan tersebut agar kestabilan dan keamanan dapat terus terjaga.

"Jadi harus secara detail didata semua. Mana desa yang berpenduduk besar yang berpotensi mengalami konflik. Semua itu harus dicermati dengan baik agar pelaksanaannya juga baik," kata Tjahjo.

Selain itu, Tjahjo berpesan agar seluruh aparatur sipil negara (ASN) setia kepada NKRI dengan tidak bergabung pada organisasi masyarakat yang bertentangan dengan Pancasila.

"Harus terus kita jaga kesatuan dan persatuan. Antiradikalisme itu harus dimulai dari PNS supaya stabilitas itu terus terjaga," tutur Tjahjo. (hld/rvk)