RUU Antiterorisme, 9 Fraksi Minta 'Pasal Guantanamo' Dihapus

Jakarta - Ketua Panja Revisi UU Antiterorisme Muhammad Syafii mengatakan 'Pasal Guantanamo' kemungkinan besar akan dihapus. Alasannya, ada 9 fraksi di DPR yang menolak pasal tersebut.

"Pasal Guantanamo kalau itu cepat selesai masuk Guantanamo. Di DIM 9 fraksi minta hapus. Satu fraksi saja yang setuju, PDIP. Tapi itu pun dia ngasih persyaratan yang berat juga," ujar Syafii di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/7/2017).

Syafii menjelaskan F-PDIP tidak begitu saja mendukung adanya 'Pasal Guantanamo' dari revisi UU Antiterorisme. PDIP memberikan sejumlah persyaratan.

"Dia mengatakan ini memang rentan tapi masih perlu, makanya dikasih persyaratan-persyaratan tapi tidak serta merta dukung. Ini memang sangat berat, jadi kalau diberlakukan harus ada syarat-syarat," ucap Syafii.

Baca juga: 5 Isu Vital RUU Antiterorisme, Peran TNI hingga Penyebar Isu SARA

Oleh sebab itu, Panja membuka kemungkinan pasal ini dihapus. "Ya, saya kira harus dihapus. Bahaya itu," terangnya.

Sekadar diketahui, Pasal 43A atau 'Pasal Guantanamo' merupakan salah satu isu kontroversi dalam pembahasan RUU Terorisme. Disebut demikian karena merujuk pada nama penjara milik Amerika Serikat di wilayah Kuba, di mana ratusan orang ditangkap dan disembunyikan karena diduga terlibat dalam jaringan teroris.

Pasal ini mengatur kewenangan penyidik ataupun penuntut untuk menahan seseorang yang diduga terkait dengan kelompok teroris selama 6 bulan.

Pasal itu berbunyi:

Dalam rangka penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, penyidik atau penuntut umum dapat melakukan pencegahan terhadap setiap orang tertentu yang diduga akan melakukan Tindak Pidana Terorisme untuk dibawa atau ditempatkan pada tempat tertentu yang menjadi wilayah hukum penyidik atau penuntut umum dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan. (dkp/tor)