Siapkan Densus Antikorupsi, Polri: KPK Jadi Spidometernya

Jakarta - Polri sedang mempersiapkan pembentukan Densus Antikorupsi. Teknis kerja detasemen khusus akan tetap melibatkan KPK.

"Polri memang ingin mendukung KPK. Dalam artian tetap melibatkan KPK sebagai spidometer. (Kasus korupsi) apa yang diproses oleh Polri nanti akan disampaikan ke KPK," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (19/7/2017).

Setyo mengatakan Polri sudah melakukan penegakan hukum atas dugaan tindak pidana korupsi, dari tingkat pusat, polda, hingga polres. Komitmen inilah yang menurut Polri diperkuat.

"Selama ini Direktorat Tindak Pidana Korupsi sampai ke tingkat polda, polres, kita sudah menangani. Kalau tidak salah sudah lebih dari 1.000 kasus yang sudah diproses di tahun ini saja, nah ini ingin diperkuat," tuturnya.

Setyo menegaskan Densus Antikorupsi dibentuk bukan untuk menyaingi KPK. Polri justru ingin bersinergi dengan KPK, yang dinilai memiliki kendala kekurangan personel penyidik.

"Di sini kita bukan untuk menyaingi KPK, tapi kita ingin bersinergi dengan KPK. KPK dengan keterbatasan personel kemudian beberapa keterbatasan, tentu kita ingin melengkapi, ingin mendukung supaya Indonesia betul-betul bebas korupsi," kata Setyo.

Menurutnya, urgensi pembentukan Densus Antikorupsi adalah korupsi masuk kategori kejahatan luar biasa di Indonesia.

"Kita pahami dulu bahwa korupsi itu adalah kejahatan luar biasa. Oleh sebab itu, kita juga mengantisipasinya dengan cara-cara luar biasa. Tidak bisa ditangani dengan cara biasa," tutur Setyo. (aud/fdn)