Jepang: Ini Bukan Saatnya Dialog dengan Korut

Tokyo - Otoritas Jepang tidak sepakat dengan Korea Selatan (Korsel), sekutunya, yang menawarkan untuk menggelar perundingan militer dengan Korea Utara (Korut). Jepang menyebut prioritas utama seharusnya lebih menekan Korut lewat sanksi.

"Ini bukan saatnya untuk dialog. Ini adalah saatnya untuk tekanan," ucap juru bicara Kementerian Luar Negeri Jepang, Norio Maruyama, kepada wartawan di New York, Amerika Serikat (AS), seperti dilansir AFP, Senin (18/7/2017).

"Ini adalah saatnya untuk meningkatkan tekanan demi terwujudnya dialog yang serius," imbuhnya. Maruyama sedang mendampingi Menteri Luar Negeri Jepang, Fumio Kishida, yang menghadiri pertemuan soal pembangunan di markas besar PBB.

Baca juga: Korsel Tawarkan Perundingan Militer dengan Korut 21 Juli

Pada Senin (17/7) waktu setempat, pemerintahan Perdana Menteri Korsel Moon Jae-In menawarkan kepada Korut untuk menggelar perundingan militer di Zona Demiliterisasi (DMZ) kedua negara. Kementerian Pertahanan Korsel mengajukan agar perundingan digelar 21 Juli di Tongil-gak.

Jika perundingan itu jadi digelar, maka akan menjadi perundingan resmi Korsel-Korut pertama sejak Desember 2015.

Tawaran Korsel disampaikan saat AS sedang buntu dalam perundingan dengan China di PBB, soal sanksi baru Korut. Langkah lebih tegas untuk Korut termasuk embargo minyak, larangan tenaga kerja Korut, larangan kapal Korut di seluruh pelabuhan dan pembatasan perdagangan yang lebih tegas.

Baca juga: Rudal Antarbenua Korut Bisa Capai San Diego AS dalam 2 Tahun

Jepang mendukung penjatuhan sanksi baru terhadap Korut, namun juga meminta Rusia dan China -- sekutu Korut -- untuk lebih menekan hubungan ekonomi mereka dengan rezim komunis itu.

Dalam 6 bulan pertama tahun ini, perdagangan China-Korut meningkat 10,5 persen, menjadi US$ 2,5 miliar jika dibandingkan periode sama tahun 2016. Impor bijih besi dari Korut mengalami peningkatan, dengan China menjelaskan, sanksi PBB mengizinkan dilakukannya perdagangan jika pemasukan itu digunakan bagi penghidupan rakyat Korut. Sedangkan pada Mei lalu, Rusia membuka layanan kapal feri dari Vladivostok menuju pelabuhan Rajin, Korut. Langkah Rusia ini justru meningkatkan hubungan bilateral Rusia dengan Korut.

"Apa yang penting adalah menghentikan aliran mata uang ke Korea Utara," ucap Maruyama.

(nvc/ita)