Novanto Tersangka, Ini Instruksi DPP ke Fraksi Golkar di DPR

Jakarta - DPP Golkar bersama F-Golkar di DPR menggelar rapat tertutup usai penetapan tersangka sang ketum Setya Novanto terkait kasus e-KTP. Sekjen Golkar Idrus Marham menyampaikan pesan yang diamanatkan dari Novanto.

"Kami ditugasi bung Setya Novanto hadir pleno Golkar DPR yang tujuannya sampaikan beberapa hal yang telah menjadi kebijakan Golkar selama ini dan diambil beberapa keputusan, agenda, dan langkah ke depan," ujar Idrus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2017).

Idrus menyampaikan, DPP Golkar dan F-Golkar tetap solid mendukung Novanto sebagai Ketum parpol dan ketua DPR.

"DPP dan fraksi solid memberi dukungan pada bung Setya Novanto baik sebagai Ketum Golkar dan ketua DPR RI. Isu yang ada selama ini, kita sikapi dengan aturan yang ada. Kekuatan Golkar berdasarkan sistem," kata Idrus.

Idrus menginstruksikan kepada F-Golkar untuk mengkaji langkah ke depannya berdasarkan surat penetapan status tersangka Novanto. Idrus juga berpesan bahwa dukungan politik Golkar tak berubah yakni mendukung pemerintahan Jokowi-JK dan mengusung Jokowi sebagai capres 2019.

"Kami sampaikan ke fraksi bahwa dengan ditetapkannya tersangka bung Setya Novanto tidak mempengaruhi posisi politik Golkar dalam Munaslub yakni mendukung Jokowi-JK. Juga rapimnas 2016 lalu mendukung dan mencalonkan Jokowi pada 2019," terangnya.

Golkar juga berpesan sikap fraksi tak berubah mendukung Perppu Nomor 2/2017 tentang ormas.

"Kami sampaikan pada fraksi Golkar di DPR sehingga kelanjutannya adalah konsisten untuk memperjuangkan pada kebijakan pemerintah yang ada termasuk Perppu yang dikeluarkan, terakhir Perppu ormas," ucap Idrus.

Sementara itu, sekretaris F-Golkar Agus Gumiwang menjelaskan kegiatan fraksi tak terganggu meski Novanto sebagai tersangka. Sedangkan ketua F-Golkar Robert Kardinal mengatakan belum akan mencopot Novanto dari DPR.

"Belum dan tak ada," terangnya singkat.

Soal desakan dari partai untuk Novanto, Robert mengatakan sempat ada dari DPD Sumatera. Namun, hal itu langsung dibantah oleh Idrus.

"Ketua DPD sumatera satu ada," ucap Robert. (dkp/imk)