Novanto Didesak Mundur dari Ketua DPR, Ini Tanggapan Golkar

Jakarta - Sejumlah pihak mendesak Ketua DPR Setya Novanto mundur pascapenetapannya sebagai tersangka baru dalam kasus e-KTP. Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan semua itu ada mekanismenya tersendiri.

"Itu intern mereka, di DPR juga ada mekanisme, ada sistem, ada tata cara, pemberhentian tetap, pemberhentian sementara. Pasti ada UU yang mengatur tentang itu," kata Nurdin di Jl Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (17/7/2017).

Nurdin juga menerangkan pihaknya akan melakukan konsolidasi internal dalam menyikapi kasus ini. Menurutnya, semua pihak di berbagai tingkatan akan tetap solid pascapenetapan Novanto sebagai tersangka.

"Jadi kita juga akan melakukan konsolidasi di Fraksi Golkar. Saya yakin Golkar dalam menghadapi musibah ini, di semua jenjang, di semua tingkatan, insyaallah akan solid," ujarnya.

Nurdin juga mengungkapkan Novanto akan menghargai proses hukum selanjutnya. Saat ini dia sedang menunggu keputusan resmi terkait penetapan tersangka Ketua DPR itu.

"Dan kita menghargai keputusan KPK. Pak Ketum tadi mengatakan, 'Saya akan patuh terhadap hukum,'" ungkapnya. (knv/imk)