PDIP: Partai yang Tidak Setia Tak Perlu Ada Lagi di Kabinet

Jakarta - Isu reshuffle kabinet yang mencuat dikaitkan dengan partai yang tidak loyal di koalisi partai pendukung pemerintah. PDIP meminta reshuffle kabinet dilakukan bulan ini agar menjadi dasar persiapan Pilpres 2019.

"Wacana reshuffle kali ini harus dibaca pemerintah sebagai bagian dari proses dan persiapan Pilpres 2019. Tentu saja kegagalan dalam membuat keputusan akan berpengaruh terhadap konstelasi politik dan kemenangan dalam pilpres yang akan datang," kata Ketua DPD PDIP Jabar Tubagus Hasanudin dalam keterangan tertulis, Jumat (14/7/2017).

Baca Juga: PDIP Minta PAN Keluar dari Koalisi Pemerintah Jika Beda Sikap

Menurut Tubagus, reshuffle kali ini sangat menentukan. Dia mengingatkan Jokowi bahwa reshuffle kabinet akan menjadi momentum konsolidasi demi Pilpres 2019.

"Presiden Joko Widodo harus tegas, dan partai-partai yang tidak sejalan dengan kebijakannya serta tidak setia dalam setiap pengambilan keputusan tidak perlu ada lagi dalam format kabinet," tegasnya.

Dia menuturkan kabinet hasil reshuffle nanti harus menjadi kabinet yang solid serta berkomitmen membuat program-program yang prorakyat. Sementara itu, komposisi kabinet sendiri harus mewujudkan komposisi yang benar-benar proporsional.

"Daripada jadi duri dalam daging, mending terus terang saja membuat garis siapa yang akan dihadapi dalam Pilpres 2019. Reshuffle ini harus dilakukan bulan Juli ini atau tidak sama sekali," ungkap Tubagus.

"Di saat yang sama, Presiden Joko Widodo harus memilih berdasarkan kesetiaan dan loyalitas," pungkasnya.

Baca Juga: Tjahjo: Partai Koalisi Jangan Menikam dari Belakang

Sebelumnya, PDIP meminta PAN keluar dari koalisi pemerintahan apabila terus-menerus berbeda sikap dengan pemerintah. PAN dulu berbeda gerbong di Pilgub DKI 2017 dan kini juga justru mengkritik Perppu Ormas yang diterbitkan pemerintah.

"Kalau koalisi dengan pemerintah, dengan Pak Jokowi, bukan dengan PDIP. Terserah Pak Jokowi mau mengeluarkan menteri PAN. Itu hak Pak Jokowi, mau mengeluarkan PAN, ya itu hak Pak Jokowi," kata Ketua DPP PAN Yandri Susanto di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/7/2017). (imk/tor)