"Kalau koalisi dengan pemerintah dengan Pak Jokowi bukan PDIP. Terserah Pak Jokowi mau mengeluarkan menteri PAN itu hak Pak Jokowi, mau mengeluarkan PAN ya itu hak Pak Jokowi," kata Ketua DPP PAN Yandri Susanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/7/2017).
Yandri menegaskan hingga saat ini partainya masih satu suara dengan pemerintah. PAN juga tak segan mengemukakan pendapatnya jika ada program pemerintah yang kurang bagus.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Makanya saat ini PAN kalau program pemerintah bagus, kita dukung. Kalau yang nggak bagus kita kasih saran," sambung Yandri.
Soal beda dukungan di Pilkada DKI, PAN menganggap itu adalah hal yang lumrah. Yandri menambahkan beda pilihan di pembahasan RUU Pemilu karena tiap partai memikirkan nasibnya di Pilkada mendatang.
"Kalau pilkada DKI nggak bisa jadi ukuran karena sangat pelangi koalisinya. Kalau RUU Pemilu standing partai subjektif karena memikirkan nasib partai sendiri-sendiri," katanya.
PAN keberatan jika kedua alasan itu jadi pertimbangan PDIP mendepak partainya dari koalisi. Namun, Yandri menyebut partainya pasif dan menunggu keputusan presiden.
"Kalau dijadikan parameter harus keluar koalisi tidak relevan. Tapi karena PAN sikapnya pasif terserah. Mau dikeluarkan atau nggak terserah, kita nggak ada beban, santai-santai saja," tutupnya.
(ams/imk)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini