PAN Tak Ikut Koalisi Pemerintah Bahas RUU Pemilu, Mengapa?

Jakarta - Enam parpol pendukung pemerintah, yang diwakili sekjen masing-masing Selasa kemarin (11/7) membahas RUU Pemilu. Salah satu kesepakatan adalah presidential threshold di angka 20 persen.

Keenam parpol tersebut adalah PDIP, Golkar, PKB, PPP, Hanura, dan NasDem. PAN tidak ikut dalam pembahasan RUU Pemilu. Apa alasannya?

"Pak Sekjen (Eddy Soeparno) sedang di Amerika. Saya juga baru dari NTB dua hari. Kami soal pemilu yang penting musyawarah-mufakat, kami ikut saja," ujar Ketum PAN Zulkifli Hasan di gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/7/2017).

Baca Juga: Bertemu Antar-Sekjen, PPP: Koalisi Pemerintah Sepakat PT 20%

Zulkifli enggan menjawab lebih jauh soal angka presidential threshold yang diinginkan PAN. Ia mengaku siap asalkan keputusan secara musyawarah.

"Mau nol siap, mau 10 siap asalkan musyawarah," kata Zulkifli.

"Apakah siap ke 20 persen?" tanya wartawan.

"Yang penting musyawarah itu keseluruhan," jawabnya.

Sebelumnya, Sekjen PPP Arsul Sani membeberkan hasil pertemuan antar-sekjen parpol untuk membahas sejumlah kesepakatan RUU Pemilu. Parpol pendukung pemerintahan disebutnya sepakat soal presidential threshold 20 persen.

"Kalau mengenai fraksi-fraksi dari partai koalisi pendukung pemerintahan juga sudah ada kesepakatan, termasuk soal presidential threshold 20 persen," ucap Arsul melalui pesan singkat, Rabu (12/7). (dkp/imk)