NasDem Sebut Parpol Lain Ubah Sikap Soal Presidential Threshold

NasDem Sebut Parpol Lain Ubah Sikap Soal Presidential Threshold

Bisma Alief Laksana - detikNews
Rabu, 05 Jul 2017 18:16 WIB
NasDem Sebut Parpol Lain Ubah Sikap Soal Presidential Threshold
Foto: Ilustrasi RUU Pemilu (Luthfy Syahban/detikcom)
Jakarta - Politisi Nasdem yang juga anggota pansus RUU Pemilu Johnny Plate menyebut sudah ada pergeseran dari partai-partai yang selama ini ingin presidential threshold (ambang batas capres) sebesar 0 persen. Hal tersebut dipandang sebagai perubahan terhadap penafsiran konstitusional.

"Menurut informasi, yang tadinya mendukung tanpa ambang batas, sudah bergeser perlu ambang batas. Jadi ada perubahan posisi yang signifikan terhadap penafsiran konstitusional terhadap MK. Argumen konstitusinya sama saja baik 10 maupun 20 persen," ujar Johnny di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/7/2017).

Selain itu, Johhny juga menyebutr partai koalisi pendukung pemerintah saat ini makin solid untuk mempertahankan presidential threshold sebesar 20 persen. Dirinya pun menegaskan hal tersebut bukan karena kepentingan Presiden Joko Widodo.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini untuk kepentingan semuanya. Jadi jangan seolah-olah ambang batas presiden ini kepentingan Pak Jokowi, tidak. Ini kepentingan semua calon presiden," sebutnya.

Saat ditanya apa alasan ada parpol yang akhirnya setuju adanya presidential threshold, Johnny tidak mau membuka alasannya. Namun yang pasti, hal tersebut adalah pergeseran argumen konstitusional pada MK.

Lebih lanjut, Johnny memaparkan mengapa presidential threshold diperlukan dalam pengusungan capres. Salah satu alasannya adalah karena dengan adanya presidential threshold, bisa membangun gotong royong dalam berpolitik antar partai. Sementara bila tidak ada ambang batas, semua partai bisa mencalonkan capresnya sendiri-sendiri. Hal tersebut dianggap menghilangkan gotong-royong politik yang selama ini sudah terbentuk.

"Imbasnya dukungan politik berkurang. Jadi (dengan presidential threshold) bisa membentuk koalisi yang kuat dari awal," ucapnya.


(bis/imk)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads