"Jumlah kita 104 orang, dari pesisir pantai Palabuhanratu sampai Ujung Genteng. Ketika musim liburan tiba, jiwa sebagai warga pribumi yang ingin menjaga tamu muncul. Kami tinggalkan aktivitas sehari-hari dan terjun melakukan penjagaan di sekitar pesisir pantai," kata Asep Edom anggota Balawista Palabuhanratu, kepada detikcom sekitar pukul 09.30 WIB, Rabu (28/6/2017).
Asep paham benar, tugas sebagai anggota Balawista baginya dan anggota lainnya semacam panggilan jiwa. Tak jarang anggota Balawista menjadi ujung tombak penyelamat ketika terjadi kecelakaan laut yang menimpa wisatawan, mereka mahir berenang, menyelam dan mengendalikan papan selancar
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Balawista tidak bekerja sendiri, ada anggota dari Polair, Basarnas dan Sukarelawan lainnya yang ikut menjaga di Pos Wisata. Namun Balawista yang lahir dari warga Pribumi dianggap paling paham dengan situasi ombak dan laut setempat.
"Balawista ini bukan asal bentuk, ada dasar dari SK Menteri Pariwisata. Namun sayangnya kurang diakomodir oleh pemerintah daerah, saat ini saja kita hanya dibayar sebesar Rp 10 Juta untuk 104 anggota. Satu anggota ada yang kebagian Rp 100 ribu ada yang Rp 50 ribu, uang itu untuk 14 hari kerja jadi rata-rata seharinya kita menerima upah Rp 8000," ujar Asep.
Asep juga tidak menyalahkan pemerintah sepenuhnya ketika menjawab Balawista sudah difasilitasi. Namun menurutnya fasilitas yang dimaksud pemerintah adalah sebatas peralatan dan fasilitas gedung itupun sifatnya kontraktual.
"Kita diberikan fasilitas tower untuk memantau, ada juga barang dan peralatan penyelamatan. Tapi itu sifatnya kontraktual, yang kita perlukan paling mendasar itu adalah operasional khususnya di masa liburan seperti sekarang. Kita tidak berhitung, namun pemerintah harusnya sadar kita ninggalin aktivitas mencari nafkah untuk menyelamatkan nyawa," ucapnya.
Asep membandingkan dengan fasilitas yang diperoleh Balawista Pangandaran dan Banten. Dimana Balawista di kedua tempat itu mendapat perhatian maksimal dari pihak pemerintah.
"Uang operasionalnya, fasilitasnya, mereka ada kendaraan dan lain-lain sementara kita sangat jauh sekali padahal pembentukannya lebih dulu kami. Mereka mengajukan SK sejak 2015 sementara kita dari 2014 sampai hari ini tidak ada jawaban yang nyata," tutupnya.
(avi/avi)