"Jika anggaran KPK dibekukan, sehingga tidak dapat bekerja maksimal, maka tentu pihak yg paling diuntungkan adalah para koruptor. OTT tidak mungkin lagi bisa dilaksanakan kalau anggaran dibekukan," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah melalui keterangan tertulis, Rabu (21/6/2017).
Penanganan kasus-kasus besar seperti e-KTP dan BLBI yang kini ditangani juga terancam mandek. Pun demikian dengan Polri, penanganan keamanan dan penegakan hukumnya juga berisiko terhambat. Padahal tugasnya tak sebatas penanganan korupsi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan mematuhi prosedur hukum yang berlaku KPK memilah betul proses hukum dan politik. Karena itu respons atas pemanggilan Miryam oleh Pansus Angket KPK juga disampaikan secara resmi beserta penjelasan landasan hukum.
"Kami harap, segala tindakan yang kita ambil bisa dilakukan dengan pertimbangan akal sehat dan ketenangan jiwa dalam bernegara. Aturan-aturan hukum tentu harus dihormati," pungkasnya. (nif/dhn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini