Seperti dilansir AFP, Jumat (2/6/2017), semasa kampanye pilpres, Trump berulang kali berjanji akan memindahkan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Janji itu menuai kritikan dan kecaman banyak pihak. Terlebih, baik Israel maupun Palestina sama-sama bersikeras bahwa Yerusalem akan menjadi ibu kota negara mereka.
Sejak dia menjabat pada Januari lalu, Trump telah bertemu langsung dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga Presiden Palestina Mahmud Abbas di Gedung Putih. Trump bahkan mengunjungi langsung Yerusalem dan Bethlehem pekan lalu, untuk kembali bertemu kedua kepala negara dan menegaskan komitmennya mencapai perdamaian di kawasan Timur Tengah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Trump Akan Lakukan Segalanya Untuk Perdamaian Israel-Palestina
Namun di sisi lain, undang-undang itu juga mengizinkan setiap Presiden AS untuk mengeluarkan dan memperbarui 'surat pernyataan' untuk mengabaikan penerapan undang-undang itu. Surat pernyataan atau yang juga disebut waiver itu bisa diperbarui setiap enam bulan.
Pada Kamis (1/6) waktu setempat, untuk pertama kalinya surat pernyataan itu dirilis pemerintahan Trump. Hal ini berarti Trump mengikuti jejak presiden-presiden AS sebelumnya, seperti Bill Clinton, George W Bush dan Barack Obama dalam menginstruksikan Menteri Luar Negeri AS untuk menunda 'pemindahan' Kedubes AS dari Tel Aviv, ke Yerusalem.
"Tidak ada satu pun pihak yang hendaknya menganggap langkah ini merupakan kemunduran dari dukungan kuat presiden (AS) untuk Israel dan bagi aliansi AS-Israel," demikian pernyataan Gedung Putih menjelaskan keputusan itu.
"Presiden Trump mengambil keputusan ini untuk memaksimalkan kemungkinan suksesnya perundingan kesepakatan antara Israel dan Palestina, memenuhi kewajibannya untuk membela kepentingan keamanan nasional Amerika," imbuh pernyataan itu.
Baca juga: Tiba di Israel, Trump Bicara Kesempatan Langka Untuk Perdamaian
"Namun, mengingat dia (Trump) berulang kali menyatakan niatnya memindahkan kedutaan, pertanyaannya bukanlah apakah pemindahan itu akan terjadi, tapi kapan (pemindahan akan terjadi)," tandas pernyataan Gedung Putih.
(nvc/nwk)











































