Pemprov DKI Dapat Opini WDP, Djarot Siapkan Langkah Perbaikan

Jakarta - Pemprov DKI kembali mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun anggaran 2016. Plt Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan dirinya menghormati hasil audit tersebut.

"Hasil audit atas laporan keuangan tahun 2016, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian. Saya menghormati pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri," kata Djarot saat menanggapi laporan keuangan BPK di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (31/5/2017).

Baca juga: Keempat Kalinya, Pemprov DKI Dapat Opini WDP dari BPK

Djarot menyebut hasil pemeriksaan BPK itu menjadi perhatian serius bagi Pemprov DKI untuk memperbaiki kualitas keuangan mereka. Dia berjanji perbaikan tersebut akan sesuai dengan rekomendasi dari BPK.

"Hasil pemeriksaan tersebut tentu akan menjadi perhatian serius bagi saya beserta jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk melaksanakan langkah-langkah perbaikan, guna lebih meningkatkan kualitas tata kelola keuangan sesuai dengan rekomendasi BPK," imbuh Djarot.

Meski masih ada kekurangan dalam proses pengelolaan keuangan, Djarot berharap usaha mereka tetap diapresiasi. Karena, Pemprov DKI juga melakukan pembenahan untuk menyajikan laporan keuangan yang baik.

"Harapan saya, meskipun masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, upaya-upaya pembenahan yang telah saya lakukan beserta jajaran dan tekad dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyajikan suatu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang baik, kiranya dapat diapresiasi," pinta Djarot.

Djarot juga menjelaskan upaya apa saya yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Salah satunya adalah dengan transaksi nontunai yang sudah mulai diberlakukan di Jakarta.

"Sebagai Institusi Pemerintah yang pertama kali menerapkan kebijakan transaksi non tunai melalui Cash Management System dan menjadi rujukan bagi institusi pemerintah lainnya. Sebagai Institusi Pemerintah yang berhasil menerapkan proses penganggaran secara transparan dan akuntabel melalui sistem e-Planning dan e-Budgeting," papar Djarot.

Selain itu, Pemprov DKI juga masih terus berupaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset. Caranya dengan penyempurnaan tata usaha aset daerah melalui inventarisasi dan pengembangan sistem informasi.

"Penyempurnaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang terintegrasi dengan sistem informasi lainnya dalam rangka penerapan akrual basis," ucap Djarot.

Dalam kesempatan tersebut, Djarot juga menyampaikan terima kasihnya kepada para pimpinan dan anggota DPRD DKI. Dia berterima kasih atas kerja sama dan kemitraan yang sudah terjalin selama ini.

"Ucapan terima kasih dan penghargaan juga saya sampaikan kepada pimpinan dan para anggota dewan, atas jalinan kerjasama dan kemitraan yang baik, untuk melaksanakan fungsi legislasi, budgeting dan fungsi kontrol, dengan semangat kebersamaan dalam melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta," tutupnya.

(ams/ams)